Tanjungpinang - Plt Gubernur Kepri, Isdianto berharap kehadiran Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kepri mampu memperkecil ruang gerak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di provinsi ini.

KAD dikatakan Isdianto beranggotakan orang-orang pilihan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas.

Hal ini dikatakan Isdianto saat mengukuhkan KAD Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (8/10/2019).

Acara dihadiri udangan dari berbagai kalangan, baik OPD, FKPD, pengusaha, akademisi, tokoh masyarakat dan lainnya.

"Personil KAD ini luar biasa, semua berpengetahuan luas. Maka curahkan semua pengetahuan untuk Kepri. Kerja keras, kerja cerdas dan kerja tangkas. Temukan inovasi baru namun tanpa bertentangan dengan aturan hukum yang ada dengan cara memanfaatkan SDA, SDM dan semua peluang," kata Isdianto.

Isdianto juga meminta seluruh elemen masyarakat lebih waspada terhadap KKN. KAD diharapkan mampu menjaga nama Provinsi Kepri dan memberi pencerahan.

"KAD dalam bekerja bukan menjadi lawan penegak hukum, tetapi sebagai kawan dan pelengkap. Sehingga ruang gerak KKN semakin sempit," katanya.

Sementara itu, Ketua KAD Kepri Akhmad Ma'ruf Maulana mengaku senang dengan komitmen Pemprov Kepri dalam upaya pemberantasan korupsi di Kepri. Ma'ruf juga mengajak untuk bersama-sama menutup masa lalu dan kemudian menyongsong masa depan bersama-sama.

"Menjadi ketua KAD hari ini, kami merasa seperti disiram air panas. Karena mendapat beban yang berat untuk menyuarakan anti korupsi di Kepri," katanya.

Ma'ruf yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kepri, mengharapkan pengusaha di Kepri memiliki kepastian hukum, dan menolak pemberian fee dalam mengurus izin usaha dan izin-izin lainnya.

"Kami ingin terciptanya dunia usaha yang bersih di Kepri, bebas korupsi dan tidak terlibat dalam suap-menyuap dalam Kesuksesan suatu proyek. Selain itu perizinan juga cepat," harap Ma'ruf.

(sut)