Batam - PLN Batam kelimpungan seiring dengan kenaikan harga gas yang cukup signifikan. Hal ini menyebabkan anak perusahaan PT PLN (Persero) itu merogoh kocek lebih dalam untuk operasional pemenuhan kebutuhan listrik Batam.

Corporate Secretary bright PLN Batam, Denny Hendri Wijaya mengatakan naiknya harga gas tersebut ditandai dengan lahirnya Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 287/12/MEM.M/2019 perihal alokasi gas untuk sektor kelistrikan Batam menetapkan adanya kenaikan harga gas pada Juli 2019 lalu.

"Kenaikan gas yang ditetapkan sangat tinggi, yaitu dari harga semula US$ 3,32 per MMBTU menjadi US$ 6.9 per MMBTU. Kenaikan harga gas ini tentunya sangat berpengaruh terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) kami," ujar Denny, Selasa (1/10/2019). 

Kenaikan harga gas ini, lanjut Denny, secara langsung juga akan berpengaruh terhadap keberlanjutan pasokan listrik di Batam apabila tidak ada penyesuaian harga gas khusus untuk PLN Batam, mengingat biaya BPP sudah di atas harga jual.

Untuk menyuplai energi listrik, PLN Batam selama ini mengandalkan pembangkit listrik tenaga gas. Sampai dengan pertengahan 2019, bright PLN Batam memiliki daya mampu kurang lebih 570 MW dengan beban puncak Batam-Bintan 480 MW dengan komposisi pemakaian energi primer tercatat sebesar 76 % menggunakan bahan bakar gas, dan 24 % menggunakan bahan bakar batu bara. 

“Dengan komposisi pemakaian energi primer tersebut, energi gas merupakan bahan bakar  utama untuk ketersediaan dan kelancaran penyediaan energi listrik di Batam – Bintan,” kata Denny.

Sebagai perusahaan swasta, PLN Batam tidak pernah menggunakan subsidi anggaran dari APBN layaknya PT PLN Persero yang masih disubsidi pemerintah.

"Kami harus menghidupi perusahaan sendiri karena tidak tergantung dari pemerintah pusat melalui pendanaan APBN," jelasnya.

Karena tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah atau bantuan dana dari APBN, Denny, berharap bantuan dari stakeholder maupun pemerintah daerah setempat agar harga gas mendapat harga yang murah atau dapat diperjuangkan untuk bisa turun, demi keberlangsungan pasokan. 

"Kami sadar tidak mungkin mengharapkan subsidi. Jadi kami harus berusaha agar kelistrikan di Batam tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Batam yang terus tumbuh," tutup Denny.

(*)