Batam - Kalangan buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) regional Batam meminta Wali Kota Rudi ikut menyuarakan aspirasi mereka menolak revisi UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kami datang ke sini bukan untuk menyerang pemerintah tetapi untuk meminta dukungan dari Pemko Batam dan DPRD Kota Batam, terkait surat yang akan kami sampaikan ke pusat," kata Saiful Badri, juru bicara SPSI saat berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Batam, Rabu (21/8/2019).

Menurut Saiful, buruh khawatir tidak dilibatkan pemangku kebijakan dalam revisi UU tersebut. Padaha, UU itu merupakan produk hukum yang lahir dari dorongan aspirasi buruh. 

Revisi UU itu bukan hal yang tabu dan pasti selalu terjadi dalam penerapan undang-undang. Namun, Saiful menegaskan hal itu akan bertentangan jika mengabaikan pekerja.

Dia khawatir, dalam rencana revisi Undang-undang ini, banyak menghilangkan hak kaum buruh, seperti penghilangan pesangon, dan sebagainya. Jika memang revisi ini harus terjadi setidaknya, mereka meminta kembali melibatkan kaum buruh prosesnya.

"Banyak hal yang bertentangan dengan hati nurani kami yang nanti akan kami serahkan ke pak wali. Agar suara kami bisa didengarkan dan tidak terjadi semena-mena seperti yang sudah terjadi sebelumnya," tutupnya.

Sementara itu, Rudi menyampaikan dukungan penuh terhadap aspirasi buruh dan akan menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

"Besok saya akan teruskan ke pak presiden," katanya. 

Rudi juga mengatakan jika Batam adalah milik bersama sehingga kelangsungan hidup harus dijaga bersama. Pemko Batam terus mendukung masyarakatnya terutama pekerja dengan menjaga kenyamanan berbisnis di Batam. 

"Orang usaha harus dipermudah, tidak ada lain agar usaha di Batam lancar. Agar kalian yang ada di sini kerja dimanapun bisa bertambah," jelasnya. 

Di tengah kunjungan wisatawan Batam yang saat ini tengah tumbuh dan meningkat, Rudi juga meminta kepada para demonstran untuk menjaga kondisi tetap kondusif.

(das)