Tanjungpinang - Seluruh Kepala Sekolah di Tanjungpinang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) tata kelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digelar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang, Selasa (30/7/2019).

Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul mengatakan, bimtek tersebut dilakukan untuk membantu bendahara BOS dalam pengelolaan aplikasi RKAS dan juga membantu sekolah menata serta merencanakan kegiatan serta anggaran BOS dalam bentuk digital.

"Saya sangat mendukung dan menyambut baik serta memberi apresiasi kepada Disdik Tanjungpinang yang telah memprogramkan dan melaksanakan kegiatan yang sangat positif ini untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional," katanya.

Syahrul juga mengajak para peserta bimtek untuk mengikuti kegiatan ini secara serius agar dapat memperbaiki data BOS di sekolah sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Suksesnya acara ini adalah kesuksesan kita bersama yang merupakan cermin dari karakter kita sebagai bangsa Indonesia pada umumnya dan orang Melayu pada khususnya, yang selalu menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan sehingga kerja berat bisa menjadi ringan jika dikerjakan bersama," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Tanjungpinang,  Atmadinata menjelaskan, tujuan dilaksanakannya Bimtek Tata Kelola BOS SD/SMP se-Kota Tanjungpinang itu untuk mewujudkan pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel.

"Selain itu juga perencanaan, realisasi dan pelaporan BOS terdokumentasi dengan baik dan penggunaan serta BOS lebih fokus untuk pemenuhan SMP berdasarkan evaluasi diri sekolah," sebutnya.

Lanjut Atma, peserta dari bimtek tersebut merupakan utusan dari Kepala Sekolah dan Bendahara BOS SD/SMP berjumlah 100 orang yang terdiri dari bendahara SD sebanyak 53 orang, bendahara SMP sebanyak 16 orang, pengawas sebanyak 10 orang, Kepala SMP 4 orang, Kepala SD 7 orang dan dari Disdik berjumlah 10 orang.

"Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari unsur pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, BPKAD Kota, Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang," pungkasnya.

(adi)