Batam - PT Adhya Tirta Batam (ATB) tetap bersikeras tidak memiliki piutang Nilai Pajak Air Permukaan (NPAP) kepada Pemprov Kepri. Meskipun sudah terjalin pertemuan oleh KPK antara ATB, BP Batam dan Pemprov Kepri di Gedung BP Batam, Rabu (24/7/2019) sore.

"Kita tidak pernah menunggak untuk pembayaran pajak," kata Direktur Keuangan ATB Asriel Hay kepada awak media usai dipertemukan KPK dengan Pemprov Kepri.

Asriel menjelaskan, pajak tersebut sudah dibayarkan ATB tertib berdasarkan perjanjian konsesi antara BP Batam dan ATB. "Ya kita sudah sampaikan, sudah bayar pajak dengan tertib," katanya.

Hasil pertemuan tersebut Pemprov Kepri akan melaporkan tunggakan pajak ATB mencapai angka Rp45 miliar tersebut kepada pengadilan pajak. Tindakan tersebut diambil berdasarkan rekomendasi KPK dan Inspektorat Provinsi Kepri.

Tindakan yang diambil pemprov ditanggapi Head of Corporate Secretary ATB Maria Jacobus. Ia mengatakan, sebagai perusahaan yang taat hukum pihaknya akan mengikuti aturan hukum yang berlaku. "Sebagai perusahaan yang taat hukum ya kita siap-siap saja," kata Maria kepada Batamnews.co.id.

Sebelumnya kasus piutang pajak air permukaan ATB ini sudah mencuat beberapa tahun belakangan. Diperkirakan piutang ditambah denda kepada ATB berkisar Rp45 miliar.

Namun sampai saat ini tidak ada progres pembayaran, sehingga membuat KPK ikut turun tangan mencari solusi.

Tidak hanya soal piutang ATB, KPK juga datang ke BP Batam menyelesaikan persoalan aset.

Beberapa pejabat daerah dipanggil diantaranya Sekda Provinsi Kepri Arif Fadillah, Asisten III Pemprov Kepri, Kepala BP2RD Kepri Reni Yusneli. Sedangkan pejabat Pemko Batam yang dipanggil adalah Sekda Batam Jefridin, Kepala Dinas PU Kota Batam, dan rombongan.

(tan)