Bintan - Warga dan tokoh masyarakat serta kepala sekolah SMKN 1 Bintan Utara (Binut) mendatangi Kantor DPRD Kepri di Dompak, Kamis (11/7/2019). Kedatangan mereka disambut oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.

Mereka mengadukan beberapa hal pelayanan di berbagai bidang kepada wakil rakyat tersebut. Mulai dari soal jurusan perhotelan SMKN 1 yang ditutup pada tahun ini, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), layanan kesehatan yang diberikan RSUD Provinsi di Bintan dan kebutuhan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Tanjunguban Utara.

Salah seorang tokoh masyarakat Bintan Utara, Haji Achmad Umar telah mengutarakan keluh kesah warganya. Khususnya soal PPDB SMKN 1 Bintan Utara.

Di tahun ini sekolah tersebut menutup jurusan perhotelan. Sedangkan jurusan tersebut sangat dibutuhkan untuk para pelajar-pelajar Bintan.

"Diharapkan pemerintah perhtaian kepada masyarakat di Bintan Utara. Tolonglah keinginan ini dapat dikabulkan demi kemajuan pendidikan di wilayah kami," ujarnya.

Ketua DPC PDIP Bintan, Indra Setiawan yang mendampingi warga mengatakan dia juga berdomisili di Tanjunguban. Bahkan rumahnya berada dekat dengan SMKN 1 Bintan Utara 

Para wali murid banyak yang mengeluh kepadanya. Bahkan selalu bertanya kenapa jurusan perhotelan ditutup.

"Aneh juga, padahal 60 persen PAD Bintan didapatkan dari sektor pariwisata namun ada sekolah yang jurusan pariwisata atau perhotelan malah tidak ada," katsnya.

Selama ini jurusan itu ada dan banyak juga peminatnya. Bahkan jurusan yang dimiliki SMKN 1 Binut itu dapat dukungan dan bantuan dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berupa ruang kelas dan simulator kamar hotel. 

Namun jurusan yang sudah berjalan selama 1 tahun malah ditutup. Setelah kami konformasi dengan pihak sekolah ternyata merupakan kebijakan dan putusan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri.

"Makanya kami sepakat mengadu ke DPRD Kepri dan bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kepri agar hal ini menjadi prioritas kedepannya mengingat peminat jurusan perhotelan sangat tinggi di Bintan," jelasnya.

Selain keluhan sekolah, dia juga menyampaikan beberapa keluhan lainnya di Bintan seperti layanan kesehatan RSUD Provinsi di Bintan dan kebutuhan lahan TPU di Tanjunguban Utara yang merupakan wewenang Dinas Kehutanan Kepri untuk menyetujuinya.

"Semuanya sudah kita sampaikan semoga saja ditindaklanjuti oleh dewan di Kepri," sebutnya.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak berjanji akan segera meneruskan keluhan tersebut ke dinas terkait untuk dilakukan pembenahan dan solusi.

"Kami mendukung dan ingin membantu dunia pendidikan di Bintan. Kami langsung mendiskusikan dengan dinas terkait dan juga akan menelaah kebutuhan pendidikan agar kualitas dan kuantitasnya lebih baik dan memadai," ucapnya. 

(ary)