Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Gubernur Provinsi Kepri akhirnya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kepri 2018,Selasa (9/7).

Dalam laporannya, Gubernur Provinsi Kepri H Nurdin Basirun mengatakan bahwa sebelumnya Laporan Keuangan Provinsi Kepri telah  melalui pemeriksaan audit BPK RI dan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian WTP.

"Berdasarkan laporan neraca penganggaran Provinsi Kepri bahwa Realisasi APBD Kepri tahun 2018 sebesar Rp 3,5 Triliun dari total APBD Kepri 2018 Rp 3,595 Triliun," ungkap Gubernur.

Tak hanya itu,untuk realisasi pendapatan sekitar Rp 3,1 Triliun dari total pendapatan Rp 3,480 Triliun

"Dan seluruh pengeluaran belanja pada APBD Kepri tahun 2018 dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kepri," ungkap Gubernur.

Selanjutnya , Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak yang memimpin jalannya rapat paripurna mengatakan  akan dibahas DPRD sesuai mekanisme yang telah ditetapkan melalui pandangan fraksi di DPRD Kepri.

(*)