Warga Tanjungpinang Puji Disdik Kepri Buka PPDB Tahap II

Warga Tanjungpinang Puji Disdik Kepri Buka PPDB Tahap II

Seorang warga Tanjungpinang membuka aplikasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kepulauan Riau, Senin (8/7/2019). Warga Tanjungpinang menyambut baik langkah Dinas Pendidikan Kepri yang membuka tahapan PPDB daring tahap II. (Foto:Ist)

Tanjungpinang - Sejumlah warga Kota Tanjungpinang mengapresiasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN tahap II.

"Peluang anak saya masih ada setelah ditolak sistem sebelumnya," kata Sri, salah seorang warga Kecamatan Tanjungpinang Timur, di kediamannya, Senin (8/7).

Hal senada dikatakan Roni, warga Kecamatan Bukit Bestari. Ia berharap pada penerimaan siswa baru jenjang  SMAN tidak menimbulkan permasalahan.

"Sekolah favorit hanya sedikit, peluang kebanyakan di sekolah lainnya," ujarnya, yang ingin mendaftarkan putrinya di SMAN I Tanjungpinang.

Disdik Kepri menjawab permasalahan yang terjadi dalam PPDP di Kota Tanjungpinang. Solusi yang sudah ditetapkan setelah banyak warga yang mengeluhkan putra-putrinya ditolak sistem PPDP tingkat SMAN yang menggunakan sistem zonasi yakni 
 yakni membuka gelombang kedua, yang diumumkan di laman provinsikepri.siap-ppdb.com

Untuk zonasi Kota Tanjungpinang sendiri, SMAN 1 buka kuota untuk 9 orang, SMAN 2 sebanyak 6 siswa, SMAN 3 terima 278 siswa, SMAN 4 terima 60 siswa, SMAN 5 untuk 113 siswa, SMAN 6 sebanyak 65 siswa lagi, dan terakhir SMAN 7 menerima 64 siswa lagi. 

Pembukaan dilakukan mulai Selasa selama dua hari.

Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kepri, Iskandarsyah mengapresiasinya. Solusi yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan. Pemerintah seharusnya memiliki desain untuk mengatasi permasalahan tahunan ini.

"Data terkait berapa jumlah pelajar yang akan masuk sekolah setiap tahun harus dimiliki, dan dicari solusinya sebelum menimbulkan permasalahan," katanya.

Dari data itu, menurut dia dapat diketahui kebijakan atau langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah, apakah penambahan jumlah kelas, jumlah kursi atau jumlah sekolah.

"Permasalahan ini sangat sederhana, yang seharusnya dapat diselesaikan segera," katanya.

(*)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews