Karimun - Pemerintah Kabupaten Karimun memangkas anggaran hampir di seluruh SKPD menyusul defisit anggaran dalam APBD Perubahan 2019.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengakui adanya defisit anggaran ini, namun dia belum dapat mengatakan jumlah pasti nilai defisit yang terjadi.

"Nanti akan muncul berapa nilai jelasnya, saat pembahasan APBD Perubahan dan sudah kita masukkan di DPRD," kata Rafiq, Selasa (9/7/2019).

Pemerintah daerah masih menunggu pengesahan APBD Perubahan. Dari belanja sebelumnya Rp 1,5 triliun, dan saat APBD perubahan diajukan Rp 1,4 Triliun.

"Nah saat APBD Perubahan ini kita ajukan lebih kurang Rp 1,4 trilun lebih, jadi terdapat kekurangan sekitar Rp 100 miliar lebih, atau hampir mendekati Rp 200 miliar," ujar Rafiq.

Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kena mendapat pemangkasan. Baik itu dana Administrasi Umum, tunjangan kinerja dan sebagainya.

Dia menjelaskan, penyebab terjadinya defisit karena berbagai sektor, mulai PAD yang tak capai target, bagi hasil migas yang terus menurun, dana transfer pusat yang juga ikut menurun.

"APBN saja terus mengalami defisit sehingga mempengaruhi transfer dana ke daerah," kata Rafiq.

Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, Bupati menjamin tidak akan terganggunya jalan roda pemerintahan. 

Sementara, untuk desa di Karimun tidak terpengaruh karena telah memiliki anggaran tersendiri, yakni Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dimana total anggarannya dialokasikan sebesar Rp 100 miliar lebih, bersumber dari pemerintah pusat dan dana sharing Pemkab Karimun.

Di samping itu juga, telah ada dana kelurahan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah daerah. Namun sekarang diserahkan secara menyeluruh.

"Artinya, semua desa dan kelurahan sudah punya anggaran, dan mereka yang mengelola dana itu sendiri, sudah berjalan. Ya kecuali proyek besar, itu baru dihandle pemerintah daerah," ucap Rafiq.

(aha)