Kuala Lumpur - Setahun yang lalu Mahathir Mohamad diambil sumpahnya sebagai PM Malaysia yang baru dan meraih kendali pemerintahan dari koalisi Barisan Nasional untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan negara itu dari Inggris pada 1957.

Dalam pemilihan bersejarah sehari sebelumnya, koalisi yang dipimpinnya, Pakatan Harapan berhasil memanfaatkan kekecewaan rakyat dengan elite penguasa yang terlibat dalam korupsi.

Harapan bagi reformasi secara cepat tinggi, dan disertai janji-janji kampanye dari Pakatan Harapan. Meskipun beberapa hasil dicapai, satu tahun ini lebih banyak dicirikan oleh kekalahan dan penundaan akibat ekonomi yang lesu, lawan politik yang tangguh, serta perbedaan etnis yang sulit dihilangkan.

Pada November pemerintah menarik janji untuk meratifikasi konvensi PBB menentang diskriminasi rasial akibat khawatir akan ada kemarahan dari pihak Melayu yang cemas perlakuan istimewa mereka akan terhapus. Menghadapi tekanan yang sama, Mahathir pada April mengumumkan Malaysia tidak akan bergabung dengan Pengadilan Kriminal Internasional.

“Ada kemajuan tetapi banyak pembalikan yang dilakukan pemerintah tahun lalu, dan ini berdampak negatif pada semangat awal tentang reformasi yang akan dilakukan Malaysia,” kata Shamini Karshni Kaliemutuh, direktur eksektuif Amnesty International Malaysia.

Sejak kemenangannya tahun lalu, Pakatan Harapan didera dalam pemilihan-pemilihan berikutnya, dan kalah dalam tiga pemilihan lokal.

Kejatuhan popularitas koalisi itu tercermin dalam survei opini. Laporan terbaru dari Merdeka Center, menunjukkan popularitas pemerintah anjlok dari 79 % setahun lalu ke 39 % pada Maret. Survei kepuasan atas kinerja Mahathir juga terpukul, dari 83 persen menjadi 46 persen.

(*)