Batam - Wali Kota Batam HM Rudi dikabarkan dalam waktu dekat ditetapkan sebagai ex officio Kepala BP Batam. Isu tersebut langsung mendapat reaksi dari internal BP Batam. Hubungan antara BP Batam dan Pemko Batam pun kembali memburuk. 

Terbukti pegawai BP Batam beserta pejabatnya sepakat melawan wacana ex officio tersebut. Sejumlah pejabat BP Batam menilai aksi penolakan pegawai terkait ex officio adalah hal yang wajar.

Puluhan pegawai BP Batam menggelar aksi penandatanganan penolakan Rudi sebagai ex officio Kepala BP Batam. Hal itu sesuai dengan keinginan BJ Habibie yang datang ke Batam beberapa pekan lalu, agar BP Batam kembali ke dasar.

Aksi ratusan pegawai BP Batam ini diduga mendapat 'restu' dari para pejabat teras BP Batam. Faktanya, tidak satu pun pejabat BP Batam yang melarang aksi tersebut. Termasuk Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi.

Kasubdit Humas BP Batam, Muhammad Topan mengakui para pegawai BP Batam menolak wacana pemerintah menunjuk wali kota Batam sebagai Kepala BP Batam

“Kegiatan ini merupakan penyampaian dari karyawan BP Batam terkait Ex-officio, semoga bisa didengar presiden dan pemerintah pusat,” ujar Topan kepada batamnews.co.id, Kamis sore.

Setali tiga uang dengan Topan, Plh Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Ferdiana Sumartony enggan meminta Ditpam BP Batam menurunkan spanduk dan membubarkan aksi pegawai tersebut.

“Karena ini mewakili aspirasi karyawan BP Batam,” ujar Ferdiana. Sementara itu, dari informasi yang diperolah Batamnews, Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi tidak sedang berada di Batam. Ia sedang berkantor di Jakarta. 

Rudi dan Edy Tak Berkomentar

Sedangkan Wali Kota Batam HM Rudi juga tak menjawab saat dimintai komentar melalui aplikasi obrolan WhatsApp. Pesan yang dikirim tak kunjung berbalas.

Ketegangan kedua lembaga dan institusi ini sempat mereda setelah Menko Perekonomian Darmin Nasution mewacanakan menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam. Selain itu juga perhatian masyarakat tersita kepada pelaksanaan Pemilu 2019.

Wacana menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex officio itu muncul setelah adanya isu dualisme kewenangan di Kota Batam antara Pemko Batam dan BP Batam. 

Hubungan antara BP Batam dan Pemko Batam ini memang kerap pasang surut. Terutama dalam beberapa tahun belakangan ketidak harmonisan itu semakin meruncing.

Puncaknya Darmin Nasution mendadak mencopot Lukita Dinarsyah Tuwo dan menunjuk Edy Putra Irawadi sebagai Kepala BP Batam hingga April 2019. Namun kemudian Edy masih menjabat hingga hari ini dan Rudi tak kunjung dilantik.

Pencopotan itu tak lepas dari peran Wali Kota Batam HM Rudi dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang mengirim surat mengenai dualisme dan hubungan antarkedua lembaga tersebut. Hingga pada akhirnya Lukita pun terlempar dari kursi Kepala BP Batam.

Isu yang beredar juga, Rudi berniat mengambil alih BP Batam, untuk memperkokoh kewenangannya di Batam. Terutama dalam permasalah lahan dan perizinan dalam berinvestasi.

Tarik ulur kepentingan di BP Batam pun terus terjadi. Sejumlah pengusaha menolak secara terang-terangan ex officio tersebut sedangkan sebagian lagi memilih tak bersuara.

(snw/ret)