Batam - Bawaslu Kota Batam akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyusul temuan sejumlah pelanggaran kode etik dan kinerja yang tidak profesional selama Pemilu 2019. 

Bawaslu sudah melakukan beberapa tahapan menangani kasus tersebut. Seperti menyiapkan laporan hasil pengawasan (LHP), rapat pleno hingga hasilnya segera dilaporkan kepada DKPP. 

Komisioner Divisi Hukum Bawaslu Batam Mangihut Rajagukguk mengatakan, kemarin sudah dilakukan rapat pleno pihaknya sepakat melanjutkan hasil LHP tersebut. 

"Di masa pleno kita juga sudah investigasi ke lapangan terkait masalah pemilu di Batam yang terjadi memang ada ditemukan permasalahan," kata dia, Selasa (23/4/2019). 

Mangihut melanjutkan, beberapa hal yang menjadi dasar pelaporan itu karena KPU Kota Batam tidak profesional, serta menyalahi kode etik yang ada. 

Sebagai contoh, dalam aturan disebutkan bahwa logsitik pemilu harus sampai di lokasi pencoblosan 1 hari sebelum hari pencoblosan. 

Namun, fakta yang ditemukan di lapangan hingga siang masa pencoblosan masih ada logistik yang dalam proses pengantaran logistik. "Itu kan melanggar," kata dia. 

Bawaslu juga merasakan adanya komunikasi yang tidak baik di KPU Batam, seperti halnya komunikasi dengan Bawaslu Kota Batam. 

Mangihut menceritakan, ketika penetapan jumlah pemilih Bawaslu sudah merekomendasikan agar adanya penambahan untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Namun, rekomendasi tersebut diabaikan KPU Batam. 

"Mereka hanya sediakan DPT ditambah surat suara cadangan sebanyak 2 persen itu," kata dia. 

Sehingga satu hari sebelum pencoblosan Bawaslu menemukan KPU membuka logistik tambahan yang dua persen. Untuk digunakan daerah mengalami kekurangan seperti Sekupang, Batuampar, Sagulung dan lainnya.

(tan)