Lingga - Bupati Lingga, Alias Wello yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kepulauan Riau, menolak keras masuknya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lingga. Hal itu disampaikannya setelah melakukan berbagai pertimbangan.

Hal ini juga sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan begitu, Awe meminta Pemprov Kepri dapat mematuhi Inpres tersebut.

"Hari ini, Pemprov Kepri masih memproses izin lingkungan perkebunan sawit di Lingga. Padahal, saya sudah berkali-kali mengatakan, Pemkab Lingga sudah sepakat dengan dewan menolak perkebunan sawit. Apalagi, sudah ada Inpres ini," kata Awe usai menghadiri forum bersama HKTI yang berlangsung di Jakarta, Selasa (19/03/2019) seperti rillis yang diterima Batamnews.co.id, Rabu (20/3/2019).

Ia mengaku sangat terbuka dengan investasi di bidang perkebunan, namun tetap harus mengutamakan aspek keseimbangan lingkungan. Dengan begitu, ia meminta kepada calon investor untuk bisa memahami kebijakan yang sudah ditetapkan oleh daerah.

"Presiden sudah bicara panjang lebar mengenai komoditas kelapa sawit yang dipertentangkan di pasar Eropa. Belum lagi, sudah ada Inpres yang melarang adanya penerbitan izin baru pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit," ujarnya.

Hal ini pun dikuatkan dengan adanya peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013
yang jelas menyebutkan bahwa penerbitan izin lingkungan perkebunan kelapa sawit adalah kewenangan kabupaten. Sehingga pengalihan sawit ke komoditas lain yang memiliki potensi pasar lebih besar memang merupakan satu langkah yang harus di dukung oleh semua pihak.

Diketahui, untuk menghasilkan buah sawit yang baik, tanaman ini sangat banyak mengkonsumsi air, sehingga mengakibatkan tanah di sekitar lokasi tersebut menjadi kering. Hal ini akan berdampak buruk bagi ketersediaan air tanah bagi kebutuhan masyarakat sekitar.

(ruz)