Lingga - Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar meminta agar data kemiskinan di Negeri Bunda Tanah Melayu terus di update. Permintaan tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Senin (11/3/2019).

"Update data kemiskinan harus dilakukan secara terus menerus oleh leading sektor, seperti Dinas Sosial (Dinsos), BPPP, Kecamatan, desa dan kelurahan," kata Nizar.

Ia menyebutkan, ambang batas kemiskinan di Kabupaten Lingga di angka 13 persen. Angka ini termasuk yang paling tinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

"Secara ranking memang masih rendah pengentasan kemisinan kita. Namun secara angka kita sudah turun dari tahun lalu dikisaran 14 persen," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Lingga, Normadiah mengatakan, penentuan kriteria miskin ditetapkan oleh menteri dengan koordinasi lembaga terkait dan melalui proses verifikasi dan validasi.

"Itu dilakukan secara berkala minimal 2 tahun," katanya.

Diketahui, rapat yang dilakukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah tersebut, juga membahas MoU antara Menteri Sosial dan Kapolri tentang pengamanan dan penegakan hukum dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Kegiatan juga dihadiri oleh Sekretaris Satgas Bansos Polres Lingga, Iptu Hasbi Lubis yang merupakan tindak lanjut Polres Lingga yang sudah membentuk satgas Bansos yang diketuai oleh Wakapolres Lingga.

(ruz)