Jakarta - Romahurmuziy sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi jabatan Kementerian Agama (Kemenag). Isu kasus Rommy dinilai berdampak pada turunnya elektabilitas Jokowi dan PPP.

Pengamat politik dari lembaga survei Median, Rico Marbun, menilai kasus Rommy ini akan berdampak ke Jokowi. Sebab, dia menilai masyarakat saat ini melihat citra Jokowi adalah sosok yang bersih namun saat ini tercoreng dengan kasus Rommy ini.

"Pengaruh Rommy ke Jokowi mirip seperti kasus Ratna Sarumpaet atau mungkin Andi Arief ke 02. Walaupun itu nggak ada kaitannya tapi mungkin karena framming beritanya kan framming persepsinya, itu kan merugikan, jadi saya pikir jika nggak ditangani, baik tentu ini bisa pengaruh tidak langsung terhadap elektabilitas pak Jokowi," kata Rico saat berbincang, Minggu (17/3/2019).

Pengamat politik CSIS, Arya Fernandes, melihat kasus Rommy tak serta merta mampu menurunkan elektabilitas Jokowi, namun mampu melemahkan kerja-kerja Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Dia pun membandingkan kasus Rommy ini dengan perkara koruptor e-KTP, Setya Novanto dan Idrus Marham. Menurutnya, kasus Rommy ini tidak berbeda jauh dengan kasus mereka, kasus yang menimpa mereka yang notabane pendukung Jokowi tidak mempengaruhi elektabilitas Jokowi hingga saat ini. Dia juga mengatakan kasus Rommy ini justru hanya berpengaruh dengan elektabilitas partainya saja, yakni PPP.

"Kalau kita lihat, kasus korupsi yang menimpa ketum partai lain yang ketika itu dekat dengan pemerintahan atau berkoalisi dengan Jokowi seperti di Golkar, Setnov tersangka, Idrus Marham juga tersangka waktu jadi Menteri Jokowi juga ditetapkan tersangka. Kalau kita lihat, di kasus sebelumnya untuk prediksi ke depan, kalau kita lihat kasus elektoralnya itu jauh lebih terasa kepada Golkarnya, di mana ketika itu terjadi penurunan suara Golkar dan terjadi persaingan internal untuk minta Setnov turun," ujar Arya, Sabtu (16/3/2019).

"Efek ke Jokowi ketika itu nggak terlalu terasa," imbuhnya.

Meski begitu, Arya mengatakan kemungkinan kasus ini akan lebih berdampak kepada kerja-kerja Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Sebab, Rommy ini merupakan salah satu figur penting di TKN, yakni Dewan Pengarah.

"Sekarang persoalannya adalah ini kan terjadi menjelang pemilu dan apakah itu pengaruh? Menurut saya, ini tentu juga kan menganggu kerja-kerja politik atau kerja kampanye tim TKN. Karena Rommy tentu adalah salah satu figur penting di TKN, dan orang yang juga terlibat sejak awal dalam proses nominasi pencapresan, ini juga akan mengganggu kerja-kerja TKN dan pengaruhi pembentukan image," jelasnya.

Selain itu, Arya menilai kasus ini dinilai menguntungkan untuk Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Dia mengatakan BPN dapat memunculkan isu korupsi stadium 4 yang pernah dikatakan oleh capres Prabowo Subianto dan menuai banyak tanggapan-tanggapan negatif dari TKN.

"Lalu dengan kasus Rommy, oposisi dapat angin karena oposisi bisa gunakan isu apa yang mereka katakan sebelumnya yaitu korupsi stadium 4. Nah jadi satu sisi elektabilitas Jokowi nggak turun signifikan, tapi mengganguu image TKN, di satu sisi oposisi mungkin akan dapat angin dari kasus ini," jelasnya.

Terakhir, dia menyarankan kepada TKN Jokowi-Ma'ruf agar 'memutus' relasi dengan Rommy, jika tidak ingin kasus Rommy ini menganggu kerja kampanye tim TKN.

"Saya kira mereka harus 'memutus' relasi dengan Rommy, karena dengan PPP tentu nggak, tentu mereka harus tanda petik 'menjauh' dari Rommy atau 'memutus' sementara dari Rommy, misalnya menonaktifkan dari TKN atau Rommy secara bijaksana mengundurkan diri (dari TKN)," ucapnya.

(*)