Karimun - Pengurangan pasokan minyak tanah bersubsidi di Karimun akibat program konversi ke LPG berdampak. Masyarakat kewalahan untuk mendapatkan minyak yang diperlukan untuk memasak.

Berjalannya program konversi ini, membuat pemerintah mengurangi pasokan minyak tanah hingga 70 persen dalam dua bulan terakhir. 

Namun disayangkan, program tersebut tidak dibarengi dengan cepat meratanya paket kompor dan tabung gas bagi masyarakat sehingga ketergantungan terhadap minyak tanah masih ada.

Seperti yang dialami oleh, Sri, warga di Jalan Kuda Laut, Baran 1, Meral. Dia mengeluh susah mendapatkan minyak tanah yang sangat dibutuhkan.

"Saya belum dapat jatah kompor gas seperti warga lainnya. Jadi saya masih pakai minyak tanah, hanya saja saya sudah keliling mencari minyak tanah nggk dapat," kata dia, Senin (11/3/2019).

Sebelumnya, dia masih bisa menikmati memasak dengan kompor, meski harus memndapatkan minyak tanah dengan harga agak lebih tinggi.

"Harganya cukup mahal Rp 15 ribu dari biasanya yang hanya Rp 10 ribu untuk satu botol air mineral ukuran besar," ucapnya.

Namun, karena sudah menjadi kebutuhan, masyarakat harus terpaksa membeli dengan harga yang di luar harga seharusnya, serta juga harus rela untuk antre.

Ia juga berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memberikan solusi kepada masyarakat yang belum menerima kompor dan tabung gas subsidi secara gratis dari pemerintah.

"Kami minta pemerintah cari solusilah, kami sebagian belum ada yang menerima kompor gas subsidi, dan kalau mau beli harga juga harganya cukup mahal. Jadi kami betul-betul meminta pemerintah segera mencarikan solusi," kata dia penuh harap.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Kabupaten Karimun, Muhammad Yosli yang dikonfirmasi menyebutkan dirinya memang mendapatkan laporan mengenai kelangkaan minyak tanah dan oknum penjual yang menaikkan harga.

"Harganya masih tetap segitu, tidak bisa naik. Karena yang nonsubsidi belum masuk," kata Yosli.

Yosli juga mengatakan pihaknya sedang mencari pedagang-pedagang nakal tersebut.

Kelangkaan minyak tanah tersebut disebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun saat ini mengurangi kuota minyak tanah bersubsidi, sejak melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG. 

Kabupaten Karimun pada tahun 2018 mendapatkan program konversi minyak tanah ke Gas LPG sebanyak 45,857 paket yang terdiri dari kompor, tabung gas dan regulator.

Jumlah tersebut dibagikan kepada masyarakat dan pelaku usaha di 71 Desa dan Kelurahan di 12 Kecamatan Se- Kabupaten Karimun.

Namun jumlah tersebut diketahui belum tersebar secara merata kepada seluruh warga kurang mampu di Karimun. Ada kurang lebih sekitar 30 ribu jiwa masyarakat miskin yang belum menerima bantuan gas LPG.

(aha)