Karimun - Sejak Januari 2019, guru honorer yang mengajar di SMA, di Kabupaten Karimun tak terima gaji. Persoalan ini menjadi sorotan kalangan legislatif setempat.

Keterlambatan pemberian hak berupa gaji kepada guru honorer tersebut merupakan kedua kalinya dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2018 lalu, hal sama juga terjadi dan gaji mereka terpaksa dirapel selama tiga bulan.

Keterlambatan pembayaran hak berupa gaji tersebut, dikabarkan karena terlambatnya pengurusan perpanjangan kontrak oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. 

"Pembayaran gaji guru honorer tersebut dilakukan setelah adanya penandatanganan kontrak. Ini yang kita sayangkan, sehingga mengakibatkan adanya penundaan pembayaran gaji," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kepri, Jusrizal, kemarin.

Dia juga mengatakan, telatnya pembayaran gaji tentunya akan memberikan dampak kepada honorer dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kalau begini-begini terus kan kasihan, sama dengan kita mempermainkan nasib guru honorer. Saya minta ini menjadi perhatian serius agar tidak terjadi lagi," ucapnya.

Jusrizal mengusulkan perpanjangan kontrak guru honorer selalu dilakukan diawal tahun, sehingga bulan Maret baru dapat dibayarkan agar diubah.

Maksimal, kata dia, bulan November sudah dilakukan pengurusan perpanjangan kontrak, agar pada awal tahun nantinya dapat dibayarkan gaji guru honorer ini.

Pemprov Kepri dapat mengubah teknis perpanjangan kontrak yang menurutnya selama ini sedikit memberatkan guru honorer, dimana dalam pengurusan perpanjangan mereka harus datang langsung ke tempat yang ditentukan.

"Kalau bisa, tidak perlu lagi harus melakukan pertemuan dan menggunakan sistem online untuk perpanjangan kontrak itu, zaman sekarang teknologi sudah maju," katanya.

Dari informasi di lapangan, selain pembayaran gaji guru honorer, sampai saat ini pembayaran tunjangan Kesra Guru Pegawai Negeri Sipil juga belum dibayarkan sejak awal tahun. Hal tersebut diungkapkan salah satu Guru PNS di salah satu sekolah di Karimun.

Untuk itu, pihaknya berharap permasalahan gaji guru honorer mendapatkan perhatian serius oleh Pemprov Kepri agar tidak terjadi lagi kedepannya.

(aha)