New York - Pemerintah Bangladesh menyatakan tidak bisa lagi menampung pengungsi Rohingya dari Myanmar. Ketidakmampuan itu sudah disampaikan pemerintah Bangladesh kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Keberatan itu disampaikan 18 bulan setelah lebih dari 700.000 orang yang sebagian besar merupakan muslim Rohingya.

"Dengan rasa menyesal, saya sampaikan kepada Dewan bahwa Bangladesh tidak akan lagi dalam posisi untuk menampung orang-orang dari Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque seperti dilansir Reuters, Jumat (1/3/2019).

Haque menuding Myanmar memberikan janji kosong dan merintangi perjanjian terkait pemulangan para pengungsi itu.

"Tak seorang Rohingya pun sukarela kembali ke Rakhine karena lingkungan di sana tidak kondusif," kata Haque.

Myanmar menyatakan pihaknya sudah siap menerima para pengungsi yang kembali sejak Januari, tetapi PBB mengatakan kondisi belum kondusif. Pihak Rohingya sendiri menginginkan jaminan atas keselamatan dan diakui sebagai warga negara.

Kekuatan-kekuatan Barat di DK PBB pada Kamis (28/2/2019) mengaku sangat menyayangkan kurangnya aksi dari pemerintah Myanmar. Beberapa anggota DK PBB dari negara-negara Barat menekankan bahwa kepulangan para pengungsi perlu aman, sukarela, bermartabat dan terjamin.

Mereka juga mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan PBB mendapatkan akses ke Rakhine. Utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner-Burgener mengatakan kepada DK PBB bahwa akses yang dimiliki PBB saat ini belum memadai.

(*)