Batam - Para honorer K2 yang menuntut statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengaku mendapat intimidasi dari kepala sekolah tempat mereka mengajar, karena menyampaikan aspirasinya di Kantor Wali Kota Batam. 

Jika mereka ketahuan tidak mengajar dan pergi ke kantor Wali Kota hari ini (15/2/2019), maka mereka segera diberhentikan. 

“Kami ke sini hanya mau menyampaikan aspirasi kami pak, kok kami diperlakukan begitu, kami masih tetap mau mengajar,” ujar seorang honorer K2.

Mereka mendapat informasi bahwa kepala sekolah juga mendapat perintah dari Wali Kota Batam. 

Selain itu, pada kesempatan tersebut pihaknya meminta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam mengeluarkan pakta integritas. 

Baca: Kami Tidak Mau P3K, Kami Mau PNS..

Pakta integritas tersebut menyatakan bahwa mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai PNS. 

“Mana pak, supaya kami juga tahu status kami, dan dapat memperjuangkan hak-hak kami,” katanya. 

Menurut mereka dengan pakta integritas tersebut, para honorer K2 dapat melanjutkan tuntutan mereka sampai pada proses hukum.

Baca: BKD Tak Pernah Beri Tahu Kami Soal Kelengkapan Berkas

Apalagi dari pernyataan Sahir yang mempersilahkan para honorer K2 tersebut menggunakan jalur yang semestinya. 

“Kita sudah berulang kali membahas ini, tapi tidak ada titik temunya, silahkan bapak/ibu menggunakan jalur semestinya,” ujar Sahir. 

Sahir juga bersikeras bahwa Pemerintah Kota Batam sudah melakukan proses yang semestinya. Keputusan pengangkatan PNS ini berada pada kewenangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). 

“Pada prinsipnya kami melaporkan untuk mengingkan sejumlah guru, kalau dipenuhi, kalau tidak diterbitkan artinya kami tidak memaksa BKN,” katanya. 

(ret)