Lingga - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lingga tingkatkan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilu 2019. Hal tersebut menyusul maraknya isu politik uang (Money Politik) yang dilakukan sejumlah oknum Caleg dan pelaksana kampanye jelang 90 hari masa pencoblosan.

"Hari H pencoblosan tinggal 90 hari lagi. Intensitas kampanye para peserta pun turut meningkat. Penting bagi kami untuk mengimbanginya dengan meningkatkan peran pengawasan pada tahapan krusial ini," kata Ardhi Auliya, Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga kepada Batamnews.co.id, Minggu (13/1/2019).

Ardhi membenarkan adanya isu-isu terkait praktik politik uang yang terjadi di wilayah kerjanya. Namun isu tersebut masih akan ditelusuri lebih jauh agar menjadi informasi akurat yang dapat ditindaklanjuti.

"Sejauh ini kami menyebut itu sebagai informasi awal, karena belum ada bukti-bukti yang kongkret untuk ditindaklanjuti sebagaimana prosedurnya. Sumber kami bermacam-macam, dari masyarakat dan relawan partisipatif kami di lapangan," ujar ketua Divisi Pengawasan tersebut.

Dia menjelaskan, praktik politik uang dalam peraturan undang-undang tidak hanya dalam bentuk pemberian uang. Bisa juga dalam bentuk barang seperti sembako, alat tangkap nelayan, atau materi lainnya.

"Tak melulu dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk lain. Intinya jika terpenuhi unsur mengajak untuk memilih salah satu peserta pemilu atau mengajak tidak menggunakan hak pilih dalam pemberian uang atau materi lainnya tersebut, maka itu sudah pasti money politik," jelas mantan jurnalis itu.

Selain money politik, Bawaslu Lingga kata Ardhi, juga meningkatkan pengawasan terhadap netralitas pihak-pihak yang dilarang terlibat kampanye peserta pemilu.

"Salah satu tugas kami adalah mengawasi pihak-pihak yang diwajibkan netral dalam Pemilu seperti, ASN, Kades, BPD serta jajaran Perangkat Desa. TNI dan Polri juga turut kami awasi," tuturnya.

Dia mengharapkan Pemilu 2019 di Kabupaten Lingga dapat menjadi Pemilu yang bermartabat baik secara penyelenggaraan maupun hasilnya nanti.

"Di agenda pemilu inilah tempat rakyat menunjukkan kedaulatannya. Untuk itu perlu sama-sama kita jaga agar tidak terciderai oleh praktik-praktik sogokan atau intimidasi, yang membuat rakyat dipaksa memilih pemimpin dan wakil dengan tidak wajar," katanya.

(ruz)