Batam - Aktivis lingkungan di Batam, Aldi Braga mengaku miris dengan kondisi kerusakan hutan mangrove (bakau) di Batam

Penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Indonesia (GI) ini menceritakan baru-baru ini juga kedapatan pebisnis arang bakau yang diduga melanggar aturan. Hal ini sudah terjadi sejak tahun 2005 atau sekira 13 tahun. Arang bakau dibisniskan pun tidak sedikit dari 700 ton sampai 800 ton. 

Ditambah informasi yang beredar, setidaknya ada sekitar ratusan hektar kerusakan mangrove per tahun di Batam. Aldi juga menjelaskan pentingnya hutan bakau ini untuk keberlangsungan hidup.

"Hutan mangrove tempat penyerapan karbondioksida, sekitar sepertiganya tersimpan di hutan bakau. Jika rusak, maka karbondioksida akan naik dan berpengaruh ke iklim atau cuaca. Yang tidak kalah penting adalah sebagai pelindung atau pencegah sewaktu-waktu ada bencana," ungkapnya.

Aldi menyarankan untuk mengajak aparat hukum daerah, provinsi dan pusat untuk melakukan penanaman bakau secara masif. Kalau tidak didukung oleh pemerintah pusat maka akan susah penerapannya. 

"Jangan sampai ketika bencana atau tsunami sudah datang baru menyesal. Alangkah baiknya kita lakukan pencegahan. Satu kelompok yang berbuat kerusakan dampaknya akan kena kita semua," tambah Aldi.
 
Ke depan Dia berharap kepada pemerintah daerah atau pusat untuk melibatkan aktivis lingkungan dalam setiap program lingkungan hidup. Pihaknya siap untuk memberikan rekomendasi, data dan solusi terkait lingkungan hidup khususnya tentang arang bakau (mangrove).

Pihaknya juga mendukung pembangunan namun tetap tidak mengabaikan lingkungan. Dia berpendapat ketika pembangunan saja yang dilakukan seandainya nanti ada bencana maka bangunan juga akan hancur.

"Jangan hanya mengejar bangunan tapi mengabaikan lingkungan. Saya menyarankan seandainya lahan mangrove diambil satu hektar untuk pembangunan maka supaya sebanding maka harus dilakukan penanaman sebanyak 3 hektar," sarannya.
 
Aldi juga memiliki usulan program untuk pemerintah pusat yaitu menanam arang bakau sebanyak 35 juta pohon. Nantinya minimal 1 provinsi 1 juta pohon bakau. 

"Pemerintah pusat harus ikut mendorong kalau bisa libatkan dengan PBB juga. Ini sangat penting untuk menjamin hidup kita dan generasi kita kedepannya," tutup Aldi.

(sya)