Batam - Jabatan Wali Kota Batam HM Rudi sebagai Ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sampai saat ini belum jelas, Rudi juga belum mendapat kabar lanjut tentang dirinya yang akan dilantik. Akan tetapi direncanakan pelantikan dirinya pada bulan Januari mendatang.

"Belum ada, sejak keputusan itu keluar belum ada kabar lanjutan, kalau Allah mengizinkan, bulan depan saya dilantik," ujar Rudi dalam sambutannya pada Peringatan Hari Ibu ke-90 di Kantor Wali Kota Batam, Sabtu (29/12/2018). 

Namun Rudi meluruskan beberapa kesalahpahaman yang terjadi mengenai dirinya yang dituduh melanggar aturan, karena rangkap jabatan. Menurutnya tudingan tersebut terjadi karena ada pihak yang salah mengartikan makna UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Pada pasal 76 ayat 1 point h berbunyi kepala daerah dan wakil daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Rudi menjelaskan posisi ex-officio Kepala BP Batam itu bukan merupakan pejabat negara, sehingga rangkap jabatan itu tidak menyalahi UU. 

"Jadi jelas yang disebut pejabat negara itu seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Bupati dan Wakil Bupati, tidak termasuk di situ Kepala BP Batam," katanya. 

Ia juga menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak haus kekuasaan, menurutnya yang terpenting itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat. Maka dari itu di berbagai kesempatan dalam bertemu Presiden RI, Ia menyampaikan kondisi masyarakat Batam yang masih menyewa lahan. 

"Saya minta tolong agar itu dapat diselesaikan, berikan hak sebagai seorang warga negara," kata dia. 

Sehingga peralihan status Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menurutnya merupakan jalan keluar.  

"Ini untuk anak-anak dan cucu kita yang berkelanjutan, semua harus bersatu karena Batam milik kita," katanya. 

(ret)