Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru Pilpres 2019 beberapa hari lalu. Berdasarkan hasil survei ini, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf masih unggul, dibandingkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Survei pada bulan November menunjukkan elektoral Jokowi sebesar 53,2 persen sedangkan Prabowo 31,2 persen.

Kubu Prabowo-Sandi tak mempercayai hasil survei LSI Denny JA tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan survei LSI tidak bisa diandalkan karena tidak transparan mengungkapkan siapa yang membiayai survei tersebut.

"Sehingga patut diduga bahwa survei ini adalah alat kampanye saja," ujarnya ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Survei sebelumnya yang juga dilakukan LSI Denny JA menurutnya tak akurat. Fadli menuding lembaga-lembaga survei yang ada diperalat sebagai alat kampanye. Walaupun hasil survei tersebut menunjukkan elektabilitas Prabowo-Sandi di bawah Jokowi-Ma'ruf, pihaknya yakin akan bisa memenangkan Pilpres 2019.

"Kalau merasa sudah kuat jangan panik dong, tenang-tenang saja, santai-santai saja. Kalau kami yakin bahwa Prabowo-Sandi akan menang dan bulan Januari kita akan mulai mengatasi dari sisi elektabilitas. Ini akan steady, unstoppable sampai bulan April," jelasnya.

Survei LSI Denny JA juga menyatakan reuni 212 tak mendongkrak elektabilitas Prabowo-Sandi. Fadli mengatakan hasil survei itu juga tak perlu ditanggapi.

"Denny JA sudah selesai menurut saya. Banyak sekali kegagalan-kegagalan di dalam surveinya," jelasnya.

Dia menambahkan, hasil survei itu juga tidak riil karena responden hanya 1.200 untuk menggambarkan 263 juta jumlah pemilih. Metodologi survei harus dievaluasi. Kegagalan survei juga terjadi saat Pilkada DKI Jakarta. Hasil survei menunjukkan yang akan menang adalah pasangan Ahok-Djarot tapi kenyataannya dimenangkan Anies-Sandi. Sedangkan di Pilkada Jawa Barat, pasangan Sudrajat-Syaikhu yang diusung Gerindra berdasarkan hasil survei elektabilitasnya hanya sekitar 6-8 persen. Tapi pada saat Pilkada berlangsung, mendapat suara 29 persen.

"Itu kan deviasinya ratusan persen. Survei abal-abal namanya kalau begitu. Harusnya mereka membubarkan diri. Kalau mereka gagal di luar itu mereka seharusnya mereka malu dan membubarkan diri surveyor-surveyor itu," jelasnya.

"Kecuali mereka men-declare baru kita hormati. Mereka mendeklarasikan bahwa kami adalah survei yang dibiayai oleh kandidat A, kami adalah lembaga survei yang dibiayai oleh kandidat B. Di Amerika biasa begitu. Sehingga mereka tidak menyebut dirinya seolah-olah survei independen, mereka sudah terafiliasi. Sekarang ini mereka sebenarnya dibayar salah satu kandidat tapi berpura-pura independen. Ini menurut saya penipuan," pungkasnya.

(*)