Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Rabu, 12 Desember 2018 lalu di Istana Negara mendadak panas ketika presiden mulai membahas soal perkembangan Batam. "Sudah berkali-kali rapat, tapi masalah tidak juga selesai," tegas Presiden.

Emosi Presiden memuncak karena Batam yang dianugrahi banyak keunggulan dan fasilitas pajak justru performa melempem dalam tiga tahun terakhir. Batam yang harusnya jadi lokomotif malah berpotensi jadi beban.

Rapat terbatas itu pun berakhir dengan keluarnya keputusan untuk mengganti pimpinan BP Batam dengan Walikota Batam ex-officio. Kendati sempat berhembus kabar rencana pembubaran BP Batam.

Tinggal selangkah lagi, Walikota ex-officio Kepala BP Batam. Cerita dualisme kewenangan yang selama 18 tahun terakhir ini dituding menjadi akar masalah keterpurukan Batam akan segera berakhir.

Selanjutnya masyarakat menunggu langkah strategis Rudi selaku Walikota untuk mengembalikan kepercayaan investor dan Batam kembali menjadi epicentrum pertumbuhan di wilayah Barat.

Obrolan dengan pejabat senior Konsulat Jenderal Singapura beberapa hari lalu terselip harapan kepada pimpinan baru lembaga tersebut. Rudi diminta tidak terburu-buru mengeluarkan kebijakan tanpa melalui pembahasan yang matang.

Yang terpenting adalah bagaimana tim transisi bisa diperkuat oleh orang-orang yang berkompeten sehingga bisa meletakkan fondasi yang kuat dalam membenahi BP secara kelembagaan dan Batam sebagai kawasan pertumbuhan.

Mengurai Masalah

Sebenarnya, diakui atau tidak, permasalahan Batam tidak saja soal melempemnya kinerja makro ekonomi pulau ini yang mencapai puncak pada 2017 lalu dengan hanya mampu tumbuh 2,1%, tapi lebih dari itu ada masalah lain yang mendesak dibenahi.

Setidaknya ada empat problem mendasar yang harus mendapat perhatian serius dari pimpinan baru BP Batam nanti, yaitu 1) penguatan kelembagaan; 2) status kawasan; 3) kendala infrastruktur; 4) tata ruang kawasan.

Pertama, kelembagaan. Dengan jumlah hampir 3.000 pegawai di BP Batam, sebenarnya institusi tersebut memiliki potensi yang tak perlu diragukan lagi. Apalagi ditambah dengan 5.000 pegawai Pemko maka gabungan kedua organisasi akan menghasilkan perfoma yang dahsyat. Seharusnya begitu!

Stigma yang berkembang selama ini bahwa pegawai BP lebih baik dibandingkan Pemko secara bertahap harus direduksi, bahwa tidak ada dikotomi yang saling melemahkan salah satu organisasi. Disamping juga, anggaran belanja yang dimiliki masing-masing institusi memberikan ruang yang cukup bagi Rudi untuk merencanakan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Yang kurang dari kelembagaan BP hanya visi misi yang lebih jelas dan terarah. Ini tentu menjadi peran pimpinan untuk segera menyusun arah pembangunan jangka panjang FTZ [atau KEK] Batam yang berorientasi pada pembangunan industri didukung oleh pariwisata dan perdagangan.

Selanjutnya apakah nanti BP akan melebur dalam organ Pemko? Untuk ini memang perlu analisis yang mendalam untuk menghitung baik buruknya bagi penguatan kawasan. Di atas kertas bisa, tapi perlu kaji juga dari sisi regulasi dan hukum.

Kedua, status kawasan. Arahan presiden sejak 2016 lalu untuk memulai transformasi dari FTZ ke KEK sudah saatnya dipertegas dan dipercepat realisasinya. Ini harus diawali dengan membuat kajian hukum dan ekonomi untuk memperhitungkan dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari transformasi tersebut.

Rudi harus membuktikan bahwa peralihan status tidak merugikan siapapun justru memberikan manfaat lebih bagi industri yang sudah ada dan juga industri yang akan masuk. Proses transformasi ini juga dibarengi dengan mempersiapkan regulasi untuk memperkuat daya saing industri yang menjadi andalan masa kini dan mendatang Batam.

Kawasan Batam harus naik kelas karena tren kawasan khusus di dunia sudah mulai berubah. Kawasan yang dulunya export-processing zone sudah beralih menjadi technological zone dan innovation park. Batam mestinya juga begitu!

Ketiga, kendala infrastrutkur. Sebagai kawasan FTZ, Batam bisa dikatakan sangat tertinggal dalam hal ketersediaan infrastruktur pelabuhan dan bandara jika dibandingkan kawasan sejenis di negara lain. Di sekitar Selat Malaka saja, kita sudah tertinggal dibandingkan Port of Tanjung Pelepas, Malaysia dan PSA Singapura.

Berulang kali upaya menggelar tender pembangunan container port di Batu Ampar gagal mendapatkan pemenang. Padahal pelabuhan yang layak merupakan sebuah keharusan apalagi jika Batam ngotot ingin merealisasikan mimpi menjadi pusat alih kapal.

Hal yang sama juga terjadi di Bandara Hang Nadim. Rencana kerjasama membangun Aerocity dengan Incheon, Korea Selatan gagal berlanjut. Kabarnya market sounding sudah digelar dan diminati oleh puluhan calon investor. Kita berharap pimpinan baru mengawal proses ini hingga memilih investor strategis.

Selain itu, jalan akses juga harus mendapat perhatian serius. Rudi sudah memulai dengan memperlebar jalan koridor kota sehingga memangkas waktu perjalanan menjadi lebih singkat. Program ini harus dilanjutkan agar titik-titik rawan macet di beberapa lokasi bisa terurai dan hidup menjadi lebih produktif. Soal ketersediaan air baku dan utilitas lain juga perlu dipikirkan.

Terakhir, masalah lahan dan tata ruang. Membahas soal pengelolaan lahan seperti masalah laten yang tak kunjung rampung. Pimpinan silih berganti tapi masalah ini belum juga terselesaikan. Belum lagi soal rumah liar yang keberadaannya semakin sulit diatasi. Soal tumpang tindih lahan dan kewenangan lain di sektor ini. Semua mendesak diperhatikan!

Masalahnya, Rudi hadir ditengah tekanan ekonomi global yang berkontribusi terhadap pelemahan ekonomi Batam. Ini tidak bisa diabaikan arena bagaimanapun juga Batam tetap memiliki keterkaitan tidak langsung dengan kondisi ekonomi global salah satunya China dan Uni Eropa. Kedua negara itu mengalami perlambatan ekonomi sampai tahun depan.

Untuk meningkatkan daya tarik kawasan di tengah ekonomi global yang melambat, pimpinan baru harus memikirkan upaya rekonstruksi dengan mempersiapkan model pemberian insentif yang menarik pelaku industri global untuk merelokasi pabriknya ke Batam.

Kita berharap Rudi, sang Walikota, mampu memainkan peran. Menggabungkan tugas profesional di BP dengan tugas politis di Pemko tentu bukan persoalan gampang, tapi bukan tidak mungkin dilakukan. Tentu secara bertahap dan sistematis.

BP akan kembali mengemban tugas sebagai agent of development dan Pemko menjadi agent of social welfare. Sinkronisasi dan sinergi diharapkan bisa tercipta, BP Batam dan Pemko semakin fokus dengan tugas pokoknya.

Kita berharap tujuan akhirnya adalah Batam kembali menjadi centre of growth dan island of hope bagi Indonesia.

Penulis adalah akademisi Universitas Internasional Batam dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Kadin Provinsi Kepri, berdomisili di Batam