If one wishes to know the truth, then one should not believe an assertion until one finds evidence to justify doing so..' (Rene Descartes, 1644)

Siapa yang menyangka ternyata misi Apollo 11 yang mengantarkan astronot Neil Armstrong menginjakkan kaki ke bulan pada 1969 ternyata tipuan, atau orang sono menyebutnya so-called moon- landing hoax.

Sejak saya mulai pandai membaca dan menyukai buku ensiklopedia, kisah dramatis Neil Armstrong itu seakan tidak lepas dari ingatan hingga saat ini. Bahkan film berjudul First Man (2018) didedikasikan untuk memperingati perjalanan ke bulan pertama dalam sejarah peradaban umat manusia.

Selama 50 tahun manusia di bumi mempercayai bahwa benar sudah ada manusia pertama yang menginjakkan kaki ke bulan. Whether its false or truth!

Kebohongan dan informasi yang tidak akurat sudah berkembang sama tuanya dengan peradaban manusia dan intensitasnya semakin tinggi sejak era disrupsi teknologi informasi. Setiap hari, warga net ataupun konsumen media massa dicekoki berbagai jenis informasi secara viral dari bermacam platform yang sudah pasti belum tentu benar. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hukum, moral, keagamaan, dan lainnya.

Sebab harus disadari mis-informasi, dis-informasi, atau mal-informasi saat ini memiliki potensi besar mempengaruhi perilaku masyarakat secara masif dan sistematis (atau bahkan membahayakan) (Wardle, 2017), sehingga sangat dianjurkan bagi para elit dan masyarakat konsumen informasi untuk memahami bagaimana cara kerja sebuah produksi informasi dan apa yang harus dilakukan untuk memitigasi bahaya yang ditimbulkannya.

Sejak tiga abad yang lalu, seorang filsuf modern Rene Decartes melalui bukunya The Principles of Philosophy (1644)  menulis jika anda berkeinginan untuk mengetahui kebenaran, maka anda tidak boleh percaya pada suatu pernyataan sampai anda menemukan bukti untuk membenarkan pernyataan tersebut.

Selama belasan tahun orang masih memperdebatkan kebenaran informasi moon-landing tersebut, berbagai hipotesis lengkap dengan data dan uji kebenaran ditampilkan untuk memperkuat bukti kebohongan misi itu. Tapi tetap saja masih ada yang mempercayainya.

Begitu juga ketika sebagian publik menyakini berita kematian Lady Diana sebagai sebuah skenario pembunuhan (bukan kecelakaan), dan aksi teror 9/11 adalah konspirasi untuk memberikan ruang bagi Amerika menjalankan aksi pemberantasan terorisme di Afganistan. Sebagian lagi, menyakini bahwa informasi itu benar sebagaimana terlihat di berita media massa.

Ini dapat diterjemahkan bahwa anda bebas memberikan beragam hipotesis, namun orang berhak memilih hipotesis yang sudah dilengkapi dengan fakta atau validasi kebenaran. Pada arti tertentu, dalam ilmu pengetahuan modern yang didasarkan pada teori asumsi Cartesian, bahwa orang tidak harus percaya semua yang mereka baca (atau lihat dan dengar) (Gilbert, 1993).

John Stuart Mill (1859) mempertegas bahwa dari sekian banyak informasi yang beredar (apakah bohong atau benar) tidak akan berpengaruh apapun jika pembaca yang terdidik (educated reader) mampu memilah dan memilih jenis informasi yang dia butuhkan. Take it or leave it!

Hingga hari ini, skeptisme Decartes tersebut telah berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang menuntut sebuah pembuktian atau validasi kebenaran untuk setiap fenomena, sedangkan Mills berjasa dalam perkembangan sistem demokrasi.

Bagaimana produksi kebohongan atau information disorder sangat membahayakan, bisa kita lihat manuver Ratna Sarumpaet pekan lalu. Dalam waktu kurang dari 2x24 jam dia bisa mengubah skenario dari seorang korban penganiayaan menjadi penyebar informasi bohong.

Satu tembakan cerita palsu Ratna telah melukai sederetan teman politisinya di kubu Capres Prabowo-Sandiaga. Satu cerita bohong penganiayaan dari Ratna, diamplifikasi oleh kubu Prabowo-Sandiaga tanpa ada upaya validasi dan uji kebenaran melalui mekanisme formal. Sebuah keteledoran yang dimanfaatkan menjadi peluru bagi kubu Jokowi untuk melakukan serangan secara masif.

Banyak pihak, termasuk saya, menyakini Ratna sedang bermain drama dalam sebuah plot konspirasi produksi informasi palsu. Entah siapa sutradaranya, tapi pasti, ada yang merumuskan rencana jahat tersebut sebagaimana teori Moore (2016). 

Moore menghimpun beberapa definisi teori konspirasi sebagai sebuah permufakatan/rencana rahasia yang dirumuskan oleh sekelompok orang atau organisasi yang bekerja untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum (unlawful) atau berbahaya (harmful). Teori ini memperkuat definisi yang dikembangkan Karl Popper dalam buku The Open Society and its Enemies (1952).

Seolah ada benang merah atau relevansi antara kebohongan yang beredar dengan konspirasi dari aktor dibalik layar produksi. Setiap informasi hoax yang disebarluaskan sudah pasti memiliki target capaian tertentu, apakah untuk memutarbalikkan fakta (dis-informasi) atau bahkan membenarkan sebuah kebohongan. Semakin kita percaya bahwa informasi hoax dan kebohongan itu adalah kebenaran, maka konspirasi bisa dikatakan sudah selangkah menuju berhasil.

Prabowo memang sudah meminta maaf, termasuk beberapa pihak yang lain. Pada tahap ini, saya salut dengan kedewasan berpolitik sang Jenderal. Mengutip Kanye West, "A wise man should be humble enough to admit when he’s wrong and change his mind based on new information".

Ratna harus bertanggung jawab, dan berharap polisi mampu menelusuri apa tujuan dan motif Ratna melakukan ini semua. Apakah dia bekerja sendiri atau dia menjadi bagian dari sebuah konspirasi besar. Kejahatannya sudah pasti, menjatuhkan kredibilitas salah satu pasangan calon.

Apakah ini konspirasi yang gagal atau berhasil, nah, ini yang paling menarik untuk ditunggu dalam episode Ratna selanjutnya. Karena saya yakin, berbagai analisis yang berkembang belum menyentuh ke substansi masalah. Bahwa ini tidak sekedar dis-information yang memanipulasi konten.

Semoga kegaduhan ini cepat berakhir!

Penulis adalah akademisi Universitas Internasional Batam dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Kadin Provinsi Kepri, berdomisili di Batam