Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan proses perkembangan transformasi Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini status Batam masih Free Trade Zone.

Proses transformasi ini berjalan lambat. Meskipun Jokowi sudah melontarkan agenda tersebut beberapa tahun lalu.

“Sudah dirapatkan berkali-kali,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas di Istana, Rabu (12/12/2018). 

Ratas  tersebut membahas tentang Pengembangan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di Kantor Presiden.

Presiden mengingatkan, rapat yang membahas tentang percepatan pengembangan pembangunan di Batam dan sekitarnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2015, Januari 2016, dan Maret 2017. 

Pemerintah, tegas Presiden, menginginkan Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis ini betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal, sehingga memiliki daya tarik yang bagus, memiliki daya tarik untuk kawasan ekonomi, dan daya tarik untuk investor.

Presiden juga meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan perkembangan di Batam, proses transformasi dari free trade zone ke KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), juga urusan yang berkaitan dengan perizinan, kepastian hukum bagi investor, penyediaan infrastruktur, masalah pelabuhan, dan yang lain-lainnya.

Turut hadir dalam ratas kali ini di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Mendag Enggartiasto Lukita, Menpar Arief Yahya, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menaker Hanif Dhakiri, Menkumham Yasonna Laoly, Menhub Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Wamenkeu Mardiasmo, Wamen ESDM Archandra Tahar, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, dan para eselon satu di lingkungan lembaga kepresidenan.