Batam - Sengketa antara Singapura dan Malaysia memunculkan ketegangan hubungan kedua negara. Malaysia menolak untuk mengembalikan status quo sebelum memperpanjang batas Pelabuhan Johor Bahru. 

Kondisi ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh signifikan bagi Batam, karena sengketa perbatasan sudah terjadi beberapa kali sejak dulu. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid menuturkan sengketa perbatasan antara Malaysia dan Singapura sebenarnya sudah ada sejak lama. Dimulai sejak tahun 1979 sudah pernah terjadi sengketa yang mirip terkait pulau Karang Pedra Branca. 

“Sengketa itu baru selesai tahun 2008 melalui sidang di Mahkamah Internasional,” ujar Rafki kepada Batamnews, Selasa (11/12/2018). 

Kemudian 2003 saat masa kepemimpinan PM Mahathir juga terjadi sengketa terkait reklamasi yang dilakukan Malaysia di Johor. Sengketa ini bisa diselesaikan melalui Badan Arbitrase.

“Yang terbaru masih sengketa soal perbatasan yang pernah mencuat tahun 2003 yang lalu. Malaysia melakukan perluasan pelabuhan di Johor dan dibalas oleh Singapura,” kata dia. 

Baca: Publik Singapura Cemas Eskalasi Konflik Teritorial Malaysia-Singapura

Menurutnya dampak ketegangan itu terhadap Batam tidak begitu signifikan. Karena sengketa ini sudah pernah terjadi dan tidak mempengaruhi Batam, juga termasuk dari sisi usaha, dengan catatan Indonesia tidak ikut dalam konflik perbatasan ini.

Selain itu penyelesaian sengketa Indonesia dengan Malaysia maupun Singapura juga harus diperjelas, terkait juga perbatasan. 

“Mana batas teritorial yang bersinggungan harus diselesaikan secepatnya melalui perundingan sebelum jadi masalah di kemudian hari,” ucapnya. 

Hal senada juga disampaikan ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajagukguk. Karena sengketa ini tidak berkaitan dengan Indonesia khususnya Batam. 

“Sebaliknya bisa menguntungkan Batam, khususnya terkait kunjungan dari Malaysia dan Singapura, tapi sejauh ini pengusaha di Batam belum ada keluhan,” ujar Jadi. 

(ret)