Singapura - Singapura "kecewa" setelah Malaysia menolak untuk mengembalikan status quo sebelum memperpanjang batas pelabuhan Johor Bahru. Meskipun demikian Malaysia merespon janji tetangganya untuk menurunkan ketegangan di lapangan, kata Kementerian Luar Negeri (MFA) Singapura Senin, 10 Des 2018.

Dalam pernyataan sebelumnya pada hari Senin, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan akan mengambil beberapa langkah efektif untuk menurunkan tensi di lapangan. Hanya saja Malaysia tidak mau mengembalikan status quo batas pelabuhan tersebut.

Sengketa maritim yang sedang berlangsung antara kedua negara dipicu oleh perluasan batas pelabuhan Johor Bahru pada bulan Oktober, dan intrusi berikutnya dari kapal pemerintah Malaysia di perairan Singapura.

Dalam tanggapannya, MFA mengatakan bahwa meskipun kekecewaannya, Singapura tetap "mendorong" bahwa Malaysia berupaya telah melunak.

"Singapura juga menyambut baik kesepakatan Pemerintah Malaysia bahwa para pejabat bertemu pada minggu kedua Januari 2019, untuk bertukar pandangan mengenai penyelesaian masalah Port Limits Johor Bahru," kata MFA Singapura seperti dilansir dari laman Channel News Asia.

Baca juga: Hubungan Singapura-Malaysia Memanas

"Pemerintah Singapura berharap dapat bekerja dengan Pemerintah Malaysia untuk menemukan penyelesaian damai antara kedua negara, sesuai dengan hukum internasional, dan dengan semangat menjaga hubungan bilateral kita yang penting."

Namun, Singapura juga menegaskan kembali, seruannya ke Malaysia untuk menghentikan gangguan ke wilayah perairannya dan kembali ke status quo.

"Pengerahan Malaysia di wilayah ini tidak akan memperkuat klaim hukumnya dan hanya dapat meningkatkan ketegangan," kata MFA.

"Malaysia akan bertanggung jawab atas situasi yang tidak diinginkan di tanah yang muncul dari penyebaran terus kapal-kapalnya ke daerah ini."

Kedua negara telah memperdagangkan pernyataan-pernyataan setelah penyusupan kapal pemerintah Malaysia ke perairan teritorial Singapura di lepas pantai Tuas.

Kementerian luar negeri Singapura pada Senin mengatakan bahwa kehadiran kapal pemerintah Malaysia telah meningkatkan ketegangan, dan risiko menyebabkan "insiden yang tidak diinginkan dan berbahaya".

"Klaim batas maritim dapat dibuat di bawah hukum internasional, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, tanpa perlu memiliki kapal yang saling berhadapan satu sama lain," kata MFA, menambahkan bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum K Shanmugam dan Jaksa Agung Lucien Wong telah bertemu dengan Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas pada hari Jumat untuk membahas masalah ini.

Secara terpisah, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Senin juga mengomentari masalah maritim, mengatakan bahwa Malaysia akan bernegosiasi dengan Singapura mengenai perselisihan yang sedang berlangsung, tetapi tidak ada keputusan untuk menghapus kapal pemerintah Malaysia dari perairan Singapura untuk saat ini.

(snw)