Batam - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir dari ruang milik jalan hanya mencapai Rp 4,8 miliar dari target Rp 10 miliar. Padahal sudah masuk bulan Oktober. 

Anggota DPRD Kota Batam, Jeffry Simanjuntak mengatakan retribusi parkir tersebut akan sulit tercapai. 

“Perlu komitmen dari Dinas Perhubungan (Dishub), jika tidak maka tidak tercapai,” ujar Jeffry, Jumat (5/10/2018).

Ia menilai Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak tegas dalam menindak oknum-oknum juru parkir yang mengambil keuntungan parkir tepi jalan. 

"Memang sih masih ada kisaran tiga bulan lagi. Kita berharap saja Dishub bisa lakukan hal maksimal," katanya.

Diakuinya Badan Anggaran (Banggar), akan melakukan uji petik atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir terhadap beberapa lokasi parkir tepi jalan. 

Ia berharap, Kepala Dishub yang baru bisa memimpin dan memberikan manajemen yang baik bagi seluruh pegawainya. Tujuannya, agar kebocoran pendapatan sektor tepi jalan bisa diminimalisir. 

"Walikota harus tegas dalam hal ini," tuturnya.

Jeffry menghimbau jangan sampai retribusi ini menjadi tempat untuk pungli yang dapat untungkan pihak terkait. Salah satunya pihak yang mengaku memiliki lahan parkir tersebut. 

"Mafia parkir harus bisa dibasmi dengan komitmen," katanya.

Sama halnya dengan Anggota DPRD Kota Batam lainnya, Sukaryo yang beranggapan penerapan parkir elektronik yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam seharusnya menjadi jawaban. 

“Dengan tarif yang lama dan sistem elektronik parking inipun bisa. tak bisa sekaligus, bisa dilakukan per zona,” ujar Sukaryo. 

Seharusnya potensi harus lebih tinggi, walau dalam perda parkir yang baru disahkan pembaruannya tidak dinaikan tarifnya.

(ret)