Batam - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menemui Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto di Mapolda Kepri. Dalam kesempatan itu, Kadin Kepri menyampaikan sejumlah keluhan.

Termasuk soal iklim investasi di Batam terkait pro dan kontra rencana perubahan status Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam.

"Kita silaturahmi sekaligus menyampaikan agar iklim investasi dan kondusifitas di Batam tetap terjaga, Kapolda Kepri kan juga termasuk anggota Dewan Kawasan (DK)," ujar Ketua Umum Kadin Kepri Akhmad Ma'ruf Maulana yang didampingi sejumlah pengurus lainnya, Rabu (26/9/2018). 

Maruf mengatakan, saat ini ada beberapa polemik mengenai perubahan status FTZ Batam yang belum jelas. 

"Pengusaha butuh kepastian hukum, kalau polemik terus, bagaimana investasi bisa tumbuh," katanya.

Saat ini Batam masih berstatus di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) atau Free Trade Zone, namun pemerintah pusat berencana mengubah status Batam tersebut menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

"Iklim investasi di Kepri yang mulai bergairah, beberapa investor mulai masuk, tapi status Batam sebaiknya tetap FTZ plus plus, bukan KEK," ujar Ma'ruf. 
 
Saat ini pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau meningkat. Pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini tumbuh mencapai 4,7 persen. Dan ditargetkan mampu menyentuh angka 7 persen pada akhir tahun 2018.     

Maruf menuturkan, perubahan status FTZ tidak saja merugikan pengusaha ataupun investor, tapi juga para pelaku usaha kecil dan menengah akan terdampak. "Kebutuhan barang-barang para pelaku usaha itu kan cukup terbantu dengan status FTZ, pasti semua nanti akan mahal," ujar Maruf.

Maruf juga menyinggung mengenai kenaikan harga gas yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) khusus di Batam. 

"Kami juga menyampaikan ke Kapolda Kepri tentang kebijakan kenaikan harga gas industri di Batam," ujar Ma'ruf. 

(snw)