Jakarta -Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 dengan melibatkan 514 kabupaten/ kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, IKP digunakan Bawaslu sebagai referensi dan mengetahui potensi kerawanan dan pelanggaran Pemilu.

Dari riset yang dilakukan Bawaslu, rata-rata skor IKP secara nasional adalah 48. Penilaian dibagi dalam empat dimensi, yakni dimensi sosial politik sebesar 43,89, penyelenggara pemilu bebas adil 58,30, kontestasi 50,65, dan partisipasi politik sebanyak 46,18.

Setidaknya ada total 15 provinsi yang memiliki IKP di atas rata-rata nasional. Artinya, ke-15 provinsi tersebut memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi dibandingkan 19 provinsi lainnya. 

"Papua Barat tertinggi dengan skor 52,83," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9). 

Afif menuturkan setiap provinsi memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda-beda. Menurutnya, rata-rata kerawanan pemilu yang terjadi secara nasional paling banyak soal penyelenggaraan yang bebas dan adil.

"Seperti (di) Papua Barat, Sumatera Barat dan Maluku yang memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, serta terkait dimensi kontestasi," jelas Afif.

IKP merupakan program Bawaslu dalam melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan, untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.

Berikut daftar Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 pada 34 provinsi di Indonesia:
1. Aceh: 50,59 
2. Sumatera Utara: 48,14 
3. Sumatera Barat: 51,21 
4. Riau: 47,32 
5. Kepulauan Riau: 48,85 
6. Jambi: 49,3 
7. Bengkulu: 47,67 
8. Sumatera Selatan: 44,75 
9. Bangka Belitung: 44,18 
10. Lampung: 49,56 
11. Banten: 47,88 
12. Jawa Barat: 47,27 
13. DKI Jakarta: 44,78 
14. Jawa Tengah: 48,51 
15. DI Yogyakarta: 52,14 
16. Jawa Timur: 49,17 
17. Kalimatan Utara: 49,24 
18. Kalimatan Barat: 47,31 
19. Kalimatan Tengah: 47,66 
20. Kalimatan Selatan: 47,94 
21. Kalimatan Timur: 49,27 
22. Bali: 46,71 
23. Nusa Tenggara Barat: 49,59 
24. Nusa Tenggara Timur:50,52 
25. Gorontalo: 49,21 
26. Sulawesi Utara: 50,2 
27. Sulawesi Barat: 47,87 
28. Sulawesi Tengah: 50,5 
29. Sulawesi Selatan: 50,26 
30. Sulawesi Tenggara: 50,86 
31. Maluku Utara: 49,89 
32. Maluku: 51,02 
33. Papua Barat: 52,83 
34. Papua: 49,86

(*)