BATAMNEWS.CO.ID,Batam - Tim teknis Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas kembali melakukan rapat terbatas. Rapat ini membahas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, dalam rapat itu mereka mendengarkan paparan dari Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Rapat ini dihadiri anggota tim teknis dewan kawasan, BP Batam dan Pemko.

"Dalam paparan dari pak Lukita menjabarkan, apakah KEK diperlukan di Batam atau tidak?" ujar Amsakar, Jumat (1/6/2018).

Menanggapi paparan dari Lukita, Amsakar menyampaikan dari pihak pemko Batam meminta merincikan kembali klausul dan pembahasan KEK lanjutan.

Hal ini dikarenakan pembahasan mengenai KEK sudah beberapa kali dilakukan. Dalam hitungannya, sudah 6 kali pertemuan guna membahas KEK di Batam sejak Presiden RI menetapkan Batam menjadi KEK.

"Itu sudah memperlihatkan pendirian dari Pemerintah pusat, dari mulai Presiden RI, kemudian Menko Perekonomian yang melakukan sosialisasi, dan dalam rakor BI di Batam beberapa waktu lalu juga menyinggung KEK di Batam, Mendagri dan Komisi II DPR RI juga melakukan hal yang sama," katanya.

Menurutnya, keputusan Presiden RI mentransformasi FTZ menjadi KEK di Batam bukan tanpa melakukan kajian. Dalam rapat tersebut, Ia menyampaikan agar membuat debat untuk dapat menguraikan pembahasan KEK.

"Saya sampaikan agar melalui debat itu dapat diuraikan bersama-sama, selama ini belum dibuat, dari 19 januari 2016 semenjak Batam diputuskan menjadi KEK oleh presiden sampai sekarang," ucapnya.

Selanjutnya dari hasil rapat tim teknis tersebut akan menyusun timeline agenda pembahasan berikutnya. Serta agenda itu nanti akan mengundang pelaku-pelaku usaha.

"Pada intinya ada time schedule, yang menyusun nanti tim teknis, pembahasan nanti berupa wilayah kerja dan mendengarkan aspirasi pelaku-pelaku usaha," kata dia.

Amsakar menyadari pembahasan KEK ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan kedudukan KEK di Batam masih cukup lemah. "Masih jauh dan cukup lemah," katanya.

(ret)