BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kalangan Pengusaha di Batam dan Kepulauan Riau (Kepri) menyurati Presiden RI. Surat ini berisikan pernyataan sikap untuk menolak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam.

Surat yang bertanggal 23 Mei 2018 ini terdiri dari seluruh Asosiasi atau himpunan dunia usaha se Batam dan provinsi Kepri.

Dalam suratnya, Pengusaha memberitahukan tentang pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan pada tanggal 11 mei dan 15 mei 2018 di Batam. Kemudian menghasilkan, menyepakati, dan memutuskan pembentukan tim revitalisasi dan optimalisasi Free Trade Zone (FTZ) di Batam.

Sehingga pembahasan revitalisasi dan optimalisasi FTZ di Batam diserahkan pada tim ini.

Tim Revitalisasi dan Optimalisasi terdiri dari:

Ketua             : Soerya Respationo

Wakil ketua    : Abidin Hasibuan

Wakil ketua    : Akhmad Maaruf Maulana

Wakil ketua    : Ir Cahya

Sekretaris       : Asmin Patros

Wakil Sekretaris : Jadi Rajagukguk

Surat ini juga memberitahukan, bahwa pada undangan-undangan rapat berikutnya terkait revitalisasi dan optimalisasi di Batam maka tim ini yang akan hadir.

Selain pembentukan tim revitalisasi dan optimalisasi, pengusaha juga menyampaikan pernyataan sikap.

1. Dunia usaha menolak rencana kebijakan KEK di Batam, karena akan membuat kebutuhan pokok menjadi mahal dan menurunkan daya saing Batam.

2. Meminta kepada pemerintah memegang komitmen dan kepastian hukum dalam dunia usaha. Sesuai UU no 36 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang mengatur pelaksanaan FTZ selama 70 tahun.

3. Meminta kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk fokus meningkatkan sistem pelayanan publik dan perizinan dunia usaha.

(ret)