BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kalangan Pengusaha menolak Batam berubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Melalui surat yang diberikan Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Batam kepada Presiden RI.  

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, bahwa pengusaha bebas untuk mengeluarkan aspirasi.

"Kalau hanya sebatas surat, biarkan saja Presiden yang menjawab," ujar Amsakar, Rabu (9/8/2018).

Pemerintah Kota Batam juga sudah menyurati proses perubahan FTZ menjadi KEK. Pemko Batam menilai proses perubahannya lambat.

"Surat opini sudah kami berikan berkali-kali, Presiden menetapkan Batam menjadi KEK itu sejak 19 Januari 2016, kami belum lihat progres KEK yang signifikan," kata dia. 

Selain itu, ia mengaku pada beberapa kesempatan, pihaknya juga sudah menyampaikan secara langsung kepada Menteri Koordinator Perekonomian maupun kepada Presiden RI.

Baca juga: 

Bos Sat Nusapersada: Xiaomi Butuh 50 Ribu Tenaga Kerja di Batam!

Sehingga tidak hanya dalam bentuk surat. Proses perubahan FTZ menjadi KEK membuat Batam ini akan membuat bingung.

"Cerita ini kok belum selesai, jadi memang batam ini akan menjadi seperti apa?" katanya. 

Oleh Karena itu dapat menimbulkan kontroversi sehingga membawa kontraproduktif. Dari Pemko Batam, Amsakar menilai KEK menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan dualisme. 

"Kalau disepakati KEK, ya sudah jalankan saja, tidak ada masalah,kami hanya ingin tumpang tindih kewenangan ini dapat selesai. Jika Batam menjadi KEK, maka kewenangan Pemko Batam dengan BP Batam menjadi jelas," katanya. 

Disamping itu, mengenai surat Gubernur yang mengajukan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam untuk percepatan FTZ menjadi KEK. Amsakar menilai hal itu wajar, karena Gubernur Kepri juga menjabat sebagai anggota Dewan Kawasan (DK). 

"Saya tidak mau bahas isi suratnya, tapi Gubernur sebagai anggota DK punya Hak," ucapnya.

(ret)