BATAMNEWS.CO.ID, Tanjungpinang- Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto mengatakan untuk melanjutkan  program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) perlu evaluasi. Menurut dia, program itu berjalan baik selama ini di Kepri, tetapi untuk mengetahui secara pasti harus melihat hasil evaluasi apakah layak dilaksanakan kembali atau tidak. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sejak 2016 tidak dianggarkan.

"Evaluasi terhadap program RTLH yang selama bertahun-tahun dilaksanakan di wilayah ini perlu dilakukan sebelum diambil langkah selanjutnya," katanya di Tanjungpinang, Selasa.

Wagub mengatakan jika program tersebut direkomendasikan dilaksanakan, maka pemerintah juga akan melaksanakannya sesuai kemampuan anggaran.

Program tersebut dilaksanakan selama HM Sani menjabat sebagai Gubernur Kepri. Sani, abang kandung dari Wagub menginginkan warga kurang mampu mendapat bantuan dari pemerintah.

"Program RTLH ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat layak sentuhan dari pemerintah," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kepri, Sardison, mengatakan, program RTLH sejak tahun 2016 tidak dilaksanakan lagi. Salah satu pertimbangan pemerintah yakni program yang sama juga sudah dilaksanakan pemerintah pusat.

"Program itu dilaksanakan atau tidak tergantung gubernur. Pasti ada pertimbangan kenapa tidak dilaksanakam lagi, salah satunya agar tidak tumpang tindih dengan program pusat," katanya.

Menurut dia, warga kurang mampu membutuhkan bantuan perbaikan RTLH. Pemerintah Kepri melaksanakan program ini melalui kebijakan yang dikenal 2:1, dengan maksud jumlah rumah yang diperbaiki Pemprov Kepri dua kali lipat lebih banyak dibanding kabupaten dan kota.

"Ada ribuan rumah yang sudah diperbaiki pemerintah," katanya.