BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Persoalan yang memberatkan pengusaha Batam dalam menjalankan bisnis tak hanya terjadi di Batam saja, ternyata juga kebijakan Pemerintah Pusat menyumbang masalah.

"Sejumlah kebijakannya justru merugikan perusahaan yang berasal dari Kota Batam," kata Tjaw Hioeng, Wakil Ketua Koordinator Wilayah Kepulauan Riau Himpuanan Kawasan Industri Indonesia (HKI).

Salah satu yang ganjil adalah ketika  produksi perusahaan di Batam ketika dijual ke Jakarta dikenakan biaya masuk 10 persen. Sedangkan produk dari Vietnam, Thailand, Filipina dan negara ASEAN lainnya kalau masuk Jakarta nol persen.

Alasannya, kebijakan itu adalah bagian dari kerjasama atar negara ASEAN. Padahal, Batam adalah bagian dari NKRI --adalah bagian dari negara ASEAN juga -- harus bayar 10 persen. “Bagaimana kita mau bersaing, padahal perusahaan yang memproduksi barangnya sama, ini soal kepastian hukum. Mestinya perusahaan di Batam harus disamakan juga," kata Tjaw yang akrab disapa Ayung ini.

Nah, selain itu, jika perusahaan ingin menjual hasil produksinya ke Jakarta mereka harus singah dulu di Singgapura, karena hanya ada satu kapal ke Jakarta dalam seminggu, kalau melalui Singgapura tiga hari prudoknya sampai di Jakarta. “Secara tidak langsung yang diuntungkan Singgapura,” kata Ayung yang juga adalah Manager Admin dan General Affair Batamindo.

Ayung juga menekankan bahwa perusahan sangat memikirkan efesiensi waktu. Setiap perusahaan sudah punya tengang waktu sendiri untuk mengerjakan proyeknya, jika kontrak tidak selesai akan didenda, tidak selesai lagi kontrak akan hilang.

Menurut Ayung, pengusaha tak nyaman dengan tidak ada kepastian hukum dan beberapa aturan yang berberlit-belit sehingga menghabiskan waktu lama.  “Bagi investor kepastian hukum harga mati. Mereka konsen kepastian hukum," katanya. *** (yes)