BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Pembahasan APDB 2017 Provinsi Kepri berlarut-larut. Hal ini dianggap berimbas ke segala sektor. Terutama kepada kepentingan masyarakat luas.

Hal itu disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Rafki kepada batamnews.co.id, Rabu (18/1/2017).

Kata dia, muaranya dari telatnya APBD 2017 disahkan tertundanya proses pembangunan yang berimbas pada masyarakat. Proyek yang harusnya sudah jalan bulan Januari dipastikan akan tertunda. 

“Secara ekonomi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada bulan Januari ini diprediksi akan rendah karena belum terlaksananya belanja pemerintah daerah. Akibatnya masyarakat akan mengalami penurunan aktivitas ekonomi,” ujar dia. 

Sehingga ujungnya adalah ekonomi yang sudah lesu akan semakin lesu. Sementara harga harga kebutuhan terus merangkak naik. Ditambah lagi naiknya beberapa tarif kebutuhan akibat kebijakan pemerintah. 

“APBD Kepri harus secepatnya diselesaikan dan disahkan. Masing masing pihak harus mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan politik kelompok,” ujar dia. 

Menurut dia, alokasi untuk pendidikan dan kesehatan yang jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya di APBD 2017, memang perlu dikritisi. Karena walaupun terus membaik setiap tahunnya, pendidikan dan sektor kesehatan di Provinsi Kepri belumlah berjalan dengan maksimal. 

“Masih dibutuhkan biaya besar untuk memperbaikinya di tahun tahun mendatang. Kurang arif jika anggaran untuk dua sektor ini dipotong sementara belanja pegawai relatif besar. Kita apresiasi DPRD untuk kritiknya terhadap hal ini,” ujar dia. 

Rafki menambahkan, pihak eksekutif harus secepatnya menyelesaikan perbaikan nota keuangan itu agar APBD bisa segera disahkan. Jika memang pejabat yang menyusunnya kurang berkompeten maka wajib diganti. Supaya tidak berlarut larut dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD Kepri, di Pulau Dompak, Tanjungpinang, hari ini, DPRD Kepri sepakat menolak RAPBD Kepri tersebut dan mengembalikannya ke gubernur. Pasalnya sejumlah anggaran dinilai tak sesuai dengan penganggaran yang dilakukan.

[snw]