BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Asosiasi Pengusaha Jasa Pelabuhan atau Pelayaran Kota Batam kembali melayangkan protes terhadap sistem Host to Host yang diterapkan BP Batam baru-baru ini. Pengusaha menganggap sistem ini sangat memberatkan pengusaha.

Sekretaris II Indonesia National Shipowners (INSA) Kota Batam, Osman Hasyim mengatakan bahwa BP Batam dalam mengeluarkan aturan seperti Perka-perka (Peraturan Kepala) saat ini tidak melihat situasi dan meninjau kondisi dilapangan terlebih dahulu.

"Perka-perka ini sangat memberatkan pengusaha di Batam, semua tarif naik. Sehingga pengusaha nantinya akan memilih alternatif lain," ujar Osman Hasyim didampingi Ketua Kadin Jadi Rajagukguk, Praktisi Hukum Ampuan Situmeang usai menggelar pertemuan dengan seluruh pengusaha pelayaran di Hotel Novotel, Nagoya, Sabtu (12/11/2016).

Osman menjelaskan, alternatif lain yang dimaksud seperti kondisi shipyard di Batam saat ini. Kata dia, dari 200 shipyard yang ada di Batam, 80 persen shipyard saat ini tidak ada pekerjaan. Hanya 20 persen yang beraktifitas, itu pun menjalankan aktifitas program pemerintah dengan pembangunan kapal-kapal dari departemen tertentu.

"Dengan banyaknya kapal-kapal yang menganggur dan tingginya biaya, Batam jadi tidak menarik lagi. Sehingga pengusaha mencari alternatif dengan memilih pelabuhan lain," kata Osman.

Tambahnya, bisa dibayangkan dengan tidak bergeraknya sebanyak 80 persen shipyard di Batam, berapa banyak tenaga kerja yang tidak terserap dan kehilangan pekerjaan.

"Pemerintah sebagai pemilik wewenang harus bisa memberikan solusi, seperti memberikan insentif-insentif," ucapnya.

Ia menambahkan, menanggapi Perka Nomor 10/2016, yang diberlakukan pada 1 September 2016 lalu. Kata dia, pengusaha pelayaran sepakat akan melakukan mogok melakukan pelayanan selama sehari.

"Kami akan mogok pada tanggal 16 nanti, itu mencakup semua, dari pelabuhan domentik hingga penumpang. Karena kita assosiasi gabungan menyeluruh," ujar Osman menjelaskan bentuk protes pengusaha terhadap sistem host to host.

[isk]