Polemik Tarif Baru UWTO BP Batam

Ketua Apindo Cahya: Kami Merasa Dirampok!

Ketua Apindo Cahya: Kami Merasa Dirampok!

Ketua Apindo Kepri Ir. Cahya (Foto: Istimewa)

BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kalangan pengusaha di Batam merasa sangat terpukul dengan kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Batam yang dinilai sangat memberatkan. 

Kenaikan tarif ini diprediksi akan berdampak kepada semua sektor ekonomi. Bahkan para pengusaha merasa, dengan kebijakan itu, seperti dirampok mendadak. 

“Dengan pemberlakuan sistim tarif UWTO yang baru ini, kami rasa sangat tidak masuk akal, kami merasa tiba-tiba dirampok,” ujar Ir. Cahya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri kepada batamnews.co.id, Kamis (20/10/2016).

Menurut Cahya, pengusaha sudah cukup bersusah payah membangun Batam selama puluhan tahun.

Dengan kebijakan tarif UWTO yang mendadak itu tiba-tiba semua berubah. 

“Datang pimpinan baru dengan aturan baru, dan seolah merampas dengan paksa apa yang sudah kami punya dengan dalih PMK 148,” ujar Cahya.

Tarif UWTO yang mencapai 10 kali lipat, kata Cahya, membuat semua pihak, baik pengusaha ataupun masyarakat, kaget bukan kepalang.

“Mampu tidak mereka bayar? Kalau tidak mampu bayar, apakah rumah mereka akan disita? Rumah dan ruko kami huni puluhan tahun, sekarang tiba-tiba kami harus bayar perpanjangan UWTO yang naik sampai hampir 10 kali lipat, apakah itu tidak sama dengan merampok kami?” ujar dia.

Lantas, imbuh Cahya, jika tidak sanggup membayar, apakah rumah jadi ilegal, sama halnya dengan rumah liar, yang setiap saat bisa digusur. 

“Apakah itu kehendak pimpinan baru BP Batam?". 


Efek Domino

Kenaikan tarif UWTO akan berdampak negatif terhadap semua sektor ekonomi. Menurut Ketua Apindo Kepri Ir. Cahya, pemberlakuan tarif baru itu mencapai puluhan kali lipat. 

“Tentu akan membuat semua biaya naik, biaya sewa, biaya jual, dan semua keturunannya akan ikut naik. Sekarang aja dah susah kok, malah dibuat tambah susah lagi,” ujar Cahya. 

Cahya pun minta agar BP Batam menghapus UWTO perpanjangan tersebut. Menurutnya, hal itu sangat tidak adil untuk masyarakat. 

“Kami semua sudah membayar PBB tiap tahun sesuai aturan pemerintah, jangan nambah beban kami dengan UWTO yang sangat memberatkan,” ujar dia. 


Pesan Presiden

Presiden Jokowi berkali-kali mengeluarkan kebijakan ekonomi membantu para pengusaha. Namun kali ini justru yang terjadi sebaliknya. 

Cahya mengatakan, pesan presiden tersebut jelas, agar mengurangi beban pengusaha dari semua biaya ekonomi tinggi.

“Tapi sekarang kebijakan BP baru malah sebaliknya,” ujar dia. 

“Seharusnya para pimpinan baru bekerja dan menunjukan kinerja dulu, selesaikan PR-PR yang belum selesai,” kata dia.

Setelah itu, kata Cahya, baru dilakukan penyesuaian tarif secara bertahap.

“Tidak seperti sekarang, malah menambah pusing kepala kami,” ujar dia.  

Apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini yang stagnan. Cahya yakin, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan naik tarif ini. 

“Ini benar-benar dipaksa, coba tanya ke masyarakat Batam, siapa yang setuju membayar perpanjangan UWTO,” ujar dia. 

Menurut Cahya, bila BP Batam bertahan dengan kebijakan yang sangat memberatkan itu, Batam akan habis. 

“Kita akan kembali mulai dari nol,” ujar dia.


[snw]


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews