BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Aktivitas penyelundupan di Batam menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat. Disinyalir aktivitas ilegal itu tak lepas dari proses main mata dengan aparat berwenang.

“Kita mensinyalir ada keterlibatan oknum aparat berwenang yang membekingi aktivitas penyelundupan di Batam,” ujar Edy Susilo, Ketua LSM Badan Pemantau Kebijakan Pendapatan Pembangunan Daerah (BPKPPD) Kepri Edy Susilo kepada batamnews.co.id, Jumat (9/9/2016).

Modusnya, para penyelundup memberikan setoran kepada para oknum petugas. 

Buktinya, kata Edy, sampai sejauh ini, para pemilik belasan ribu handphone selundupan di Batam masih belum tersentuh hukum.

Edy Susilo

Padahal Polda Riau sudah menangkap barang-barang milik tiga pengusaha handphone di Batam yang diduga sebagai pemiliknya.

Belasan ribu handphone itu lolos dari Batam ke Riau. Diduga aktivitas penyelundupan handphone dan barang lainnya sengaja diloloskan aparat terkait.

“Ini yang terungkap, yang tidak terungkap mungkin lebih banyak lagi,” ujar Edy.

Edy mengancam akan menurunkan massa untuk menggelar aksi unjuk rasa di Kantor KPU Bea Cukai Batam di Batuampar. 

Sebelumnya Edy meminta Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mencopot Kepala Bea Cukai Batam Nugroho. Ia menilai Nugroho tak berani bertindak tegas terhadap aktivitas penyelundupan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Yudi Kurnain juga meminta petugas berwenang tegas dalam melakukan penindakan terhadap aktivitas penyelundup tersebut.

Menurut Yudi, hasil sidaknya ke lapangan banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan. Bahkan ada berbagai macam modus penyelundup yang berlaku di lapangan.

Yang terbaru, kata dia, sebuah kapal PLS di Batam kedapatan membawa beras yang disamarkan dalam kotak-kotak kardus barang elektronik.

Yudi Kurnain

Yudi sempat memeriksa ke atas kapal. Belakangan kapal tersebut ternyata tangkapan Bakamla RI. 

Menurut Yudi, ia menilai ada ketidak seriusan aparat berwenang di Batam menindak para penyelundup tersebut.

Maraknya aktivitas penyelundupan ini cukup ironi di tengah Presiden Jokowi gencar menarik pajak dari para wajib pajak. 

Sementara itu, aktivitas penyelundupan di Kepulauan Riau justru dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat.

[jim/snw]