BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Asisten Intelijen Kejati Kepri Martono menyatakan Tim Kejati Kepri tengah menyelidiki mengapa pemerintah provinsi belum juga kunjung membayarkan dana bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten/kota di Kepri.

“Kalau dana bagi hasil pajak itu belum dibayarkan, lantas kemana dana pajak yang ditarik melalui Samsat di tujuh kabupaten kota tersebut? Digunakan untuk apa?” tanya Martono, belum lama ini.

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) juga akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri serta tim bagian anggaran (Banggar) DPRD Kepri terkait kasus dugaan korupsi dana tunda salur bagi hasil pajak non-migas sebesar Rp 785 miliar.

Sejauh ini, Kejati Kepri telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa pejabat Provinsi Kepri, di antaranya Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Isdianto, Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Naharuddin, dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD) Kepri Andri Rizal.

Selain pejabat di tingkat provinsi, Kejati juga telah memanggil tujuh pejabat kabupaten/kota. Di antara ketujuh orang tersebut, hanya tiga pejabat yang telah datang untuk memenuhi panggilannya.

Terhitung sejak tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016, Pemprov Kepri berkewajiban memberi dana bagi hasil penerimaan pajak kepada tujuh kabupaten/kota.

Kewajiban tersebut bersumber dari Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Akibat belum juga disetor, sejumlah kegiatan pembangunan di daerah jadi tertunda dan batal. Saat ini, Kejati Kepri tinggal menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri terhadap nilai kerugian yang ditemukan.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri telah memeriksa sejumlah pejabat teras Pemprov Kepri, Rabu (27/72016) sore. Dikabarkan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kepri Isdianto yang mendaftar jadi Calon Wakil Gubernur Kepri ikut diperiksa.

Masalah ini diduga kental aroma korupsi lantaran setiap hari jumlah kendaraan yang membayar pajak ke Samsat terus bertambah.

Kadispenda Isdianto belum memberikan klarifikasi hingga berita ini diturunkan.

(ind/bbs)