BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Wali Kota Batam Rudi mengatakan bahwa persoalan dualisme kewenangan antara Pemko dan BP Batam masih ada. Rudi menginginkan adanya kepastian hukum pembagian kewenangan.

"Pemko ingin ada kepastian hukum menetapkan wilayah kerja dengan BP Batam," kata Rudi saat kunjungan kerja Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI, Selasa (2/8/2016).

Persoalan BP Batam dan Pemko mengenai beberapa kewenangan yang mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan harus diperlukan koordinasi.

Bidang kemasyarakatan menjadi persoalan sosial terkait penduduk yang bermukim di rumah liar. Berdasarkan data Pemko, ada 280 ribu jiwa yang tinggal di sana.

"Kalau rumah liar tidak terselesaikan, mungkin kedepannya akan terjadi persoalan sosial. Kita minta agar diberikan lahan secepatnya untuk membangun rusun. Minta agar diprioritaskan," kata Rudi.

"Jadi persoalan regulasi sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut," tambah Rudi.

Ketua tim Wantannas RI Marsda TNI Khoirul Arifin SE MM mengatakan, hasil dari diskusi dan pertemuan dengan Wali Kota Batam, SKPD dan FKPD di Batam akan jadi bahan masukan untuk kita resume.

"Masukan yg akan kita sampaikan ke Presiden dan Wantanas. Kita memberikan secara detail, harus data lengkap agar tidak salah," katanya.

Menurutnya, hal yang jadi kendala di Batam adalah mengenai kewenangan masalah lahan yang berkaitan pengembangan pembangunan di Batam.

Kunjungan Wantannas ke Batam melakukan pengkajian ke instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

[ret]