Menteri Yuddy: Aparatur yang Asal Kerja tak Bisa Ditolerir Lagi

 Menteri Yuddy: Aparatur yang Asal Kerja tak Bisa Ditolerir Lagi

Menpan RB, Yuddy Chrisnandi. (foto: isk/batamnews)

Indrawan


BATAMNEWS.CO.ID, Tanjungpinang - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi dalam kunjungan kerjanya di Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan bahwa peringkatan profesionalisme Aparatus Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. ASN yang "asal kerja" sudah tidak bisa ditolerir lagi.

Yuddy mengatakan setiap saat ASN dituntut untuk memberikan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur kepada organisasinya. Adapun dengan profesionalisme yang baik, maka akan terwujud standarisasi kompetensin sehingga dengan jabatan yang sama di berbagai daerah akan memiliki kualitas dan kapasitas yang setara.

"Kesetaraan kompetensi ini bertujuan agar tidak ada lagi ketimpangan kualitas ASN di pusat dan daerah, pulau Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia bagian barat dan timur maupun antar kota maupun kabupaten," ujar Menpan RB Yuddy Chrisnandi saat membuka Forum Koordinasi, Komunikasi dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (FORKA3PAN-RB), Jumat (3/6/2016) di Aula Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang.

Dengan demikian memungkinkan setiap ASN ditugaskan di berbagai instansi dan wilayah Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan sehingga pada akhirnya ASN mampu menjadi perekat pemersatu bangsa demi tegaknya NKRI.

"Setiap aparatur memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasannya hingga pada organisasi secara keseluruhan. Dan setiap instansi Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga harus memiliki kontribusi yang terukur terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan," kata Yuddy.

Pada kesempatan ini, Yuddy  juga menjabarkan esensi dari apa yang ingin dicapai dari  Reformasi Birokrasi, yakni untuk menjamin dan  memastikan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kemudian menjamin dan memastikan kinerja yang  efektif dan efisien, yakni kerja yang tepat dalam menggunakan anggaran serta tidak boros, serta menjamin dan memastikan pelayanan publik yg semakin baik dari waktu ke waktu.

"Semua aparatur negara tanpa terkecuali harus menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Jika tidak, percuma saja masyarakat memiliki aparat. Seperti TNI dan Polri harus bisa mewujudkan rasa aman dan nyaman dengan cara memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa merasakan keberadaan aparat dan mereka nyaman. Begitu juga dengan Pemerintahan, harus berfungsi dengan baik memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Yuddy lagi.

Semua instansi, baik TNI, POLRI, BIN, Kehakiman, BPN, Rumah sakit, Bandara, Pelabuhan dan apapun bentuknya, ditegaskan Yuddy memiliki fungsi masing-masing dalam melayani masyarakat.

"Ingat esensi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada rakyat. Kebahagiaan yang dirasakan rakyat harus dibarengi dengan rasa aman. Jadi intinya pemerintah adalah untuk melengkapi kebahagiaan rakyat. Untuk itulah perlu adanya standar pelayanan publik berdasarkan kompetensi dari tingkat pusat sampai ke daerah," ujar Yuddy.

Hadir juga dalam kegiatan FORKA3PAN-RB ini Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Bupati Natuna Hamid Rizal, Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan Kepala Badan Intelijen Daerah Kepulauan Riau Julius Sitanggang.

(isk)

Baca Berita Lainnya di Google News.
Simak Berita Terupdate Tentang Batam, Kepri dan Sekitarnya di Ponselmu. Pilih Saluran Batamnews di Channel WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZTLte2f3EBce7FG60k. Pastikan Aplikasi WhatsApp sudah Terinstal.

Komentar Via Facebook :