Tanjungpinang, Batamnews – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, bertindak sebagai keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. 

Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin, 25 Mei 2026.

Rakorda mengusung tema "Integrasi Tiga Pilar Pembinaan: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing". Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau.

Baca juga: Wagub Nyanyang dan Kajati Kepri Sepakat Kawal 275 Desa dari Senggarang, Sinergi Abpednas Jadi Kunci

Forum ini menjadi ajang strategis membangun koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, aparatur desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuannya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang terpadu dan berkelanjutan.

Sebanyak 1.429 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka terdiri dari kepala desa, perangkat desa, BPD, serta unsur terkait lainnya dari 275 desa se-Kepri. Kegiatan digelar secara hybrid—peserta hadir langsung maupun virtual dari seluruh kabupaten/kota di Kepri.

Dalam sambutannya, Nyanyang mengakui masih ada disparitas kapasitas aparatur desa dan BPD. Masalahnya meliputi pengelolaan administrasi, koordinasi kewilayahan, hingga optimalisasi kelembagaan desa.

"Rapat koordinasi ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai kendala di daerah, sekaligus merumuskan langkah-langkah taktis dalam memperkuat pembangunan desa ke depan," ujar Nyanyang.

Ia menyoroti penurunan alokasi Dana Desa di Kepri pada Tahun Anggaran 2026. Kepri hanya memperoleh Rp77,76 miliar untuk 275 desa. Angka itu turun sekitar 64 persen dibanding tahun sebelumnya.

Menurutnya, keterbatasan anggaran jangan menjadi alasan melemahnya semangat membangun desa.

"Penurunan anggaran tidak boleh melemahkan semangat kita. Justru kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas aparatur desa agar lebih inovatif, adaptif, serta mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki," tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola administrasi yang akuntabel, pengembangan kerja sama antardesa, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa menjadi faktor penting agar pembangunan desa tetap optimal dan berdaya saing.

Baca juga: Target Investasi Rp63,5 Triliun: Wagub Kepri Minta Dukungan Pusat untuk Wisata Lintas Batas

Nyanyang menegaskan hasil Rakorda akan dibawa ke Musyawarah Pusat sebagai rekomendasi kebijakan strategis percepatan pembangunan desa di Kepri.

"Saya akan menyampaikan langsung rekomendasi kebijakan strategis percepatan pembangunan desa di Provinsi Kepulauan Riau agar kebijakan pusat nantinya benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah," katanya.

Ia mengajak seluruh peserta terus memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pembangunan desa.

"Mari kita jadikan Rakorda ini sebagai momentum memperkuat sinergi dan memastikan desa-desa di Kepulauan Riau mampu menjadi pusat pertumbuhan yang inklusif, maju, dan berdaya saing," ajaknya.