Tanjungpinang, Batamnews – Suasana di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau, Senggarang, tampak berbeda pada Jumat 22 Mei 2026 pagi. Bukan sekadar rutinitas hukum, melainkan ada jalinan silaturahmi yang sarat makna.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, bersama jajaran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Provinsi Kepri, bertatap muka dengan Kepala Kejati Kepri, J Devi Sudarso. 

Pertemuan ini bukan sekadar basa-basi. Tujuannya jelas: menguatkan desa sebagai tulang punggung pembangunan yang terintegrasi.

Baca juga: Antisipasi Kejahatan Lintas Negara, Imigrasi Batam Perkuat Pengawasan WNA Lewat TIMPORA

Wagub Nyanyang langsung menekankan inti persoalan. Menurutnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) punya peran vital. Mereka adalah garda terdepan yang mengawasi berbagai program, mulai dari ketahanan pangan, sekolah rakyat, hingga koperasi nelayan dan pencegahan anak putus sekolah.

"Silaturahmi ini penting. Jangan sampai masalah datang dulu, baru kita bicara. Mari kita bangun komunikasi dan pendampingan dari awal. Desa harus menjadi bagian utuh dari pembangunan," tegas Nyanyang.

Ia sadar betul, dengan 275 desa yang tersebar di lima kabupaten Kepri, pengawasan tak boleh kendor. Apalagi, karakteristik Kepri yang kepulauan dan berbatasan langsung dengan Singapura serta Malaysia menuntut keunggulan sumber daya manusia.

"Jangan sampai ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah," ujarnya dengan lugas.

Pemprov Kepri pun tak tinggal diam. Program pendidikan gratis tingkat SMA terus didorong, bahkan alokasi Rp79 miliar sudah disiapkan untuk membangun dan merenovasi sekolah.

Tak hanya soal pendidikan, Nyanyang juga membuka soal tantangan di lapangan, yaitu tata ruang laut dan kawasan hutan sosial yang kerap membelit masyarakat pesisir dan petani. Ia berharap aparat hukum hadir mendampingi, bukan hanya menghukum.

"Kami ingin masyarakat sejahtera, tapi juga tidak melanggar aturan konservasi," tambahnya.

Di akhir pertemuan, Wagub menyampaikan undangan. "Kami tunggu Bapak Kajati di Musyawarah Daerah dan Pelantikan Abpednas Kepri, 4–5 Juni 2026 nanti di Bintan Agro."

Menanggapi ajakan sinergi itu, Kajati Kepri, J Devi Sudarso, menyambut baik. Baginya, organisasi desa seperti Abpednas harus menjadi solusi nyata.

Baca juga: Viral! Listrik Padam Total Se-Riau hingga Sebagian Aceh dan Sumut, Aktivitas Warga Lumpuh Malam Ini

Dengan gaya bertutur yang mudah dicerna, Devi berpesan: "Asosiasi ini harus jadi solusi terbaik. Jangan cuma memberi ikan, tapi berikan kail dan ajari cara memancingnya."

Ia menegaskan, aparat hukum tidak hanya bertugas menindak, tetapi juga membina dan mendampingi. Devi berharap Abpednas aktif memberikan penyuluhan hukum, sekaligus menjadi wadah brainstorming pembangunan desa.

"Kalau desa sejahtera, daerah juga kuat. Yang penting semuanya taat hukum," pungkasnya.