Batam, Batamnews – Kota Batam kembali menjadi daerah rujukan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia. Kali ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) datang langsung untuk mempelajari strategi Batam dalam membangun kawasan ekonomi berbasis investasi dan perdagangan internasional.

Kunjungan dipimpin Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan disambut langsung Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh diskusi strategis. Mulai dari pengembangan FTZ, investasi, konektivitas antarpulau, hingga peluang kerja sama ekonomi antara Batam dan NTT menjadi topik utama pembahasan.

Emanuel mengatakan pemerintah pusat saat ini tengah merancang pengembangan NTT sebagai kawasan FTZ. Menurutnya, posisi geografis NTT sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Timor Leste dan dekat dengan Australia.

“Kami ingin belajar dari Batam yang sudah lama menjadi kawasan FTZ dan terbukti memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu kami datang untuk mendengar langsung pengalaman Batam,” ujar Emanuel.

Ia juga menggali berbagai strategi Batam dalam menarik investor dan menciptakan iklim usaha yang kompetitif.

Menanggapi hal itu, Amsakar menegaskan keberhasilan kawasan FTZ tidak cukup hanya mengandalkan status kawasan. Menurutnya, kemudahan regulasi dan pelayanan investasi yang cepat menjadi faktor utama yang dilihat investor.

“Investor melihat kepastian dan kemudahan. Karena itu pelayanan perizinan harus dipermudah, termasuk melalui digitalisasi agar proses lebih cepat dan akses investasi semakin terbuka,” kata Amsakar.

Dalam dialog tersebut, Amsakar juga menyoroti pentingnya insentif fiskal untuk memperkuat daya tarik investasi di kawasan FTZ. Ia menilai NTT memiliki peluang besar karena berada di jalur strategis perdagangan internasional.

“NTT memiliki posisi geografis yang sangat potensial karena dekat dengan Australia dan Timor Leste. Tinggal bagaimana regulasi pemerintah mampu mendukung kawasan ini agar investor tertarik masuk,” ujarnya.

Selain membahas investasi, persoalan logistik dan konektivitas antarpulau juga menjadi perhatian utama. Emanuel mengakui tingginya biaya distribusi masih menjadi tantangan besar bagi daerah kepulauan seperti NTT.

“Problem utama provinsi kepulauan adalah biaya logistik yang besar. Jika infrastruktur laut memadai, distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi tentu akan lebih baik,” katanya.

Menanggapi persoalan itu, Amsakar menawarkan peluang kolaborasi di sektor kemaritiman. Ia menyebut Batam memiliki sekitar 135 perusahaan galangan kapal yang dapat mendukung kebutuhan transportasi laut di NTT.

“Jika ada peluang pengoperasian kapal di NTT, tentu ini bisa menjadi ruang kerja sama yang baik. Industri galangan kapal di Batam cukup besar dan dapat mendukung kebutuhan daerah kepulauan,” jelasnya.

Pertemuan juga membahas peluang promosi produk dan budaya NTT di Batam. Emanuel menyebut sekitar 40 ribu warga NTT saat ini tinggal di Batam dan menjadi jembatan penting dalam mempererat hubungan kedua daerah.

Amsakar menyambut baik peluang tersebut, termasuk promosi kopi dan kuliner khas NTT di Batam hingga kolaborasi budaya Melayu Batam dengan budaya NTT.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Zet Sony Libing, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi NTT saat ini mencapai 4,32 persen dengan inflasi sebesar 2,64 persen.

Ia menjelaskan sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun, biaya logistik yang tinggi masih menjadi kendala karena distribusi barang menuju Kupang harus melalui Surabaya dan Makassar.

Karena itu, pihaknya berharap kerja sama dengan Batam dapat membuka pasar baru bagi produk lokal NTT sekaligus mendorong pengembangan industri kecil dan menengah.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kerja sama antara Batam dan NTT, mulai dari investasi, perdagangan, kemaritiman, hingga pengembangan budaya daerah.