Tanjungpinang, Batamnews – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi sekaligus berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari DPRD Provinsi Kepri. Rekomendasi tersebut mencakup evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan sejumlah masukan strategis lainnya.

Hal ini disampaikan Ansar dalam rapat paripurna penyampaian laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025. 

Rapat digelar di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Tanjungpinang, Jumat, 17 April 2026.

Baca juga: Hadiah Puluhan Juta Menanti di Gladiator Drag Fast Batam

Dalam sambutannya, Ansar menyatakan bahwa semua masukan dari DPRD akan dijadikan bahan evaluasi penting untuk perbaikan ke depan.

“Terima kasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk perbaikan ke depan,” ujar Ansar dengan lugas.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan. Turut hadir anggota DPRD, unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Luki Zaiman Prawira, pimpinan instansi vertikal, serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.

Ketua Pansus DPRD Kepri, Teddy Jun Askara, dalam laporannya menjelaskan bahwa pembahasan LKPj dilakukan secara intensif selama 14 hari kerja. Pansus melakukan pendalaman terhadap kinerja seluruh OPD sebelum merumuskan rekomendasi.

“Secara umum capaian program pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kategori baik, namun masih terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan kualitasnya pada tahun mendatang,” ujar Teddy.

Ia memaparkan sejumlah indikator positif. Pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan IV 2025 mencapai 7,89 persen, menempati peringkat keempat nasional. Inflasi terkendali di angka 3,54 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,53, yang menempatkan Kepri pada posisi tiga besar nasional.

Meski capaian baik, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan penting. Di bidang perencanaan pembangunan, pemerintah daerah diminta memperkuat pemantauan capaian RPJMD 2025–2029. Termasuk menyusun pemetaan progres yang informatif dan terukur.

Sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renstra juga harus lebih selaras dengan kebijakan nasional serta kemampuan fiskal daerah.

DPRD juga mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas antar pulau, serta ketersediaan air bersih dan energi listrik.

Dalam aspek pendapatan daerah, Pansus menyoroti perlunya optimalisasi pajak kendaraan bermotor melalui pembaruan data wajib pajak. Pajak alat berat dinilai sebagai potensi baru yang perlu digarap serius. DPRD bahkan merekomendasikan pembentukan satuan tugas khusus untuk merumuskan terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara dari sisi belanja daerah, DPRD mengingatkan agar efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari serapan, tetapi juga dari capaian keluaran (output) dan hasil (outcome) program. Evaluasi rutin serta disiplin dalam penjadwalan APBD dinilai sangat penting untuk menghindari keterlambatan proyek dan tunda bayar.

Baca juga: Tiga Tersangka dan Empat Unit Kendaraan Diamankan dalam Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Batam

Di sektor kepegawaian, DPRD menyoroti meningkatnya beban anggaran akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi pegawai secara proporsional serta meningkatkan kompetensi berbasis kinerja.

Dengan seluruh rekomendasi ini, Gubernur Ansar Ahmad memastikan bahwa pemerintah daerah akan segera menindaklanjutinya sebagai bagian dari komitmen perbaikan berkelanjutan.