Oleh: Raja Dachroni

Masalah terbesar dalam dunia pendidikan kita hari ini mungkin bukan pada apa yang salah, melainkan pada apa yang dianggap biasa.

Berbagai kasus yang mencuat ke publik mulai dari pelecehan, penyalahgunaan wewenang, hingga kekerasan simbolik di ruang akademik sering kali mengejutkan. Namun, perhatian kita kerap berhenti pada sensasi peristiwa, bukan pada akar persoalannya. Padahal, kejadian-kejadian tersebut tidak lahir secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang selama ini dibiarkan.

Candaan yang merendahkan, budaya senioritas yang menekan, dosen yang mempermalukan mahasiswa, hingga praktik menyontek atau plagiasi yang dianggap lumrah semua itu telah lama menjadi bagian dari keseharian. Ketika perilaku seperti ini terus berulang tanpa koreksi, batas antara yang benar dan yang salah menjadi kabur.

Dalam perspektif sosiologi, kondisi ini dikenal sebagai normalisasi penyimpangan: ketika tindakan yang awalnya dianggap keliru perlahan diterima sebagai sesuatu yang wajar. Pendidikan kita tampaknya sedang bergerak ke arah itu.

Pembiaran terhadap pelanggaran kecil menciptakan akumulasi masalah yang lebih besar. Mahasiswa yang terbiasa mencari jalan pintas berpotensi membawa mentalitas tersebut ke dunia kerja. Dosen yang abai terhadap etika komunikasi dapat membentuk ruang akademik yang tidak sehat. Guru yang bersikap otoriter berisiko mematikan daya kritis siswa.

Semua ini menunjukkan bahwa krisis pendidikan yang kita hadapi bukan sekadar krisis pengetahuan, melainkan krisis adab.

Situasi ini diperparah oleh budaya diam. Dalam banyak kasus, individu memilih untuk tidak bersuara. Mahasiswa khawatir terhadap penilaian akademik, tenaga pendidik enggan berkonflik, sementara institusi cenderung menjaga citra. Akibatnya, pelanggaran yang terjadi tidak mendapat respons yang memadai.

Diam dalam konteks ini bukanlah sikap netral. Ia justru memperpanjang umur masalah.

Ironisnya, pendidikan tinggi sering kali hanya meningkatkan kapasitas intelektual tanpa diiringi penguatan karakter. Asumsi bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik perilakunya, tidak selalu terbukti. Banyak individu yang cakap secara akademik, tetapi lemah dalam hal integritas dan tanggung jawab sosial.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan di lingkungan pendidikan. Ia akan merembet ke ruang publik yang lebih luas. Dunia kerja, birokrasi, dan kehidupan sosial akan diisi oleh individu-individu yang cerdas, tetapi tidak memiliki kompas moral yang kuat.

Di sinilah letak urgensinya: pendidikan tidak boleh hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai.

Perubahan tentu tidak bisa instan. Namun, langkah awal yang paling mendasar adalah mengembalikan standar etika dalam praktik sehari-hari. Hal-hal sederhana seperti menghargai sesama, menolak kecurangan, dan membangun komunikasi yang sehat perlu ditegaskan kembali sebagai bagian dari budaya akademik.

Di tingkat institusi, diperlukan sistem yang tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran besar, tetapi juga mampu mencegah penyimpangan sejak dini. Transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan bagi pihak yang dirugikan menjadi elemen penting yang tidak bisa diabaikan.

Lebih dari itu, keberanian kolektif untuk tidak lagi diam harus mulai dibangun. Tanpa itu, berbagai upaya perbaikan hanya akan berhenti di atas kertas.

Pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari seberapa banyak pengetahuan yang dihasilkan, tetapi juga dari karakter yang dibentuk. Jika adab terus terpinggirkan, maka pendidikan akan kehilangan makna dasarnya.

Yang kita butuhkan bukan sekadar generasi yang cerdas, tetapi generasi yang tahu bagaimana menggunakan kecerdasannya secara bertanggung jawab.

Penulis adalah Seoang Ayah Empat Anak.