Perjuangkan Nasib Ojol dan Apresiasi UMK, Wali Kota Batam Buka Ruang Dialog di Momen Lebaran
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri acara halal bi halal Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri).
Batam, Batamnews - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri acara halal bi halal Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri).
Menggandeng komunitas pengemudi transportasi daring (online) serta serikat buruh se-Provinsi Kepri, ajang silaturahmi ini digelar di Gedung Lancang Kuning, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, pada Selasa (14/4/2026).
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa momen halal bi halal ini lebih dari sekadar tradisi bermaaf-maafan. Ia menilai pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk membangun energi positif, sekaligus membuka ruang dialog langsung untuk menghilangkan sekat birokrasi antara pemerintah dan masyarakat pekerja.
“Ini adalah cara kita membangun energi positif, memutus sekat birokrasi, serta membuka ruang komunikasi yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Amsakar di hadapan para hadirin.
Sebagai bentuk komitmennya membuka ruang dialog, Amsakar secara khusus menyoroti kesejahteraan komunitas pengemudi online (ojol) yang kerap berbenturan dengan kebijakan aplikator. Ia menilai para pengemudi ini memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda ekonomi lokal serta menekan angka pengangguran.
Pemerintah daerah, tegasnya, akan terus membawa dan mendorong aspirasi para pengemudi ini ke pemerintah pusat agar lahir regulasi yang lebih adil dan terjamin perlindungannya.
“Kita ingin regulasi di tingkat pusat benar-benar melindungi pengemudi daring, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan aplikator dan pengemudi,” katanya.
Selain isu ojol, Amsakar juga memberikan apresiasi tinggi terkait kondusivitas dalam proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun sebelumnya.
Menurutnya, kesepakatan damai antara serikat pekerja dan pelaku usaha menjadi tonggak penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial di Kota Batam, yang merupakan "rumah bersama" bagi seluruh elemen.
“Penetapan UMK tahun lalu berjalan kondusif. Kita berhasil menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak,” ungkapnya.
Senada dengan semangat dialog tersebut, Kapolda Kepri, Irjen Asep Safrudin, menitikberatkan pesannya pada pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial maupun ekonomi.
Kapolda memaparkan bahwa meski Batam tidak ditopang oleh sumber daya alam yang melimpah, kota ini mampu mencetak angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Kendati demikian, sejumlah tantangan harus diantisipasi bersama, mulai dari stabilitas harga kebutuhan bahan pokok hingga masalah penegakan hukum seperti kasus penyelundupan.
Oleh karena itu, Irjen Asep menegaskan bahwa sinergi yang solid antara serikat pekerja, komunitas ojol, dan pemerintah sangat krusial untuk mencegah potensi konflik sosial.
“Kunci menjaga stabilitas adalah komunikasi dan kolaborasi. Semua pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi dan menjaga Batam tetap kondusif,” tegas Kapolda Kepri.
Melalui ruang dialog di momen Lebaran ini, seluruh pemangku kepentingan berharap elemen masyarakat dapat terus memperkuat rasa kebersamaan.
Terjaganya stabilitas keamanan dan sosial diyakini akan menjadi motor penggerak bagi iklim investasi dan pembangunan di Kota Batam serta Provinsi Kepulauan Riau ke depannya.

Komentar Via Facebook :