Batam, Batamnews – Angin segar berembus bagi warga Batam yang masih menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah Kota Batam resmi merilis aturan baru yang memberikan diskon besar-besaran berupa pengurangan pokok piutang hingga penghapusan denda administratif.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 14 Tahun 2026. Untuk memastikan informasi ini sampai ke telinga masyarakat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar sosialisasi di Hotel AP Premier Batam, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam dari Fraksi Gerindra, H. Aweng Kurniawan. Kehadiran sosok pimpinan legislatif ini menegaskan dukungan penuh DPRD terhadap kebijakan yang pro-rakyat sekaligus strategis bagi daerah tersebut.

H. Aweng menegaskan, Perwako ini harus menjadi stimulus kuat bagi warga. Baginya, tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak untuk menunda kewajibannya, apalagi pemerintah sudah memberikan kemudahan lewat pemutihan sanksi.

Ia mengingatkan bahwa kepatuhan membayar pajak adalah bahan bakar utama pembangunan Batam. Setiap rupiah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan program kesejahteraan.

“Kami harap Bapenda dan pihak terkait dapat bersama-sama mensosialisasikan Perwako ini sehingga masyarakat luas mengetahui, memahami, dan menyadari untuk segera melunasi PBB,” ungkapnya tegas.

Politisi Gerindra ini juga meminta Bapenda tidak berhenti di acara seremonial saja. Ia mendesak agar sosialisasi dilakukan secara masif dan menyentuh hingga ke level akar rumput. Dengan begitu, target peningkatan PAD bisa tercapai dan beban piutang pajak masyarakat bisa segera tuntas.

Melalui kebijakan ini, diharapkan kesadaran pajak warga Batam meningkat drastis, sehingga roda pembangunan kota tidak tersendat akibat minimnya anggaran.